Berita

Jokowi harus Catat, Pembangunan Mental Pengelola Pasar lebih Penting

KAMIS, 30 OKTOBER 2014 | 05:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mendukung visi-misi Presiden Joko Widodo soal program pembangunan pasar yang benar-benar sudah tidak layak. Pembangunan fisik memang penting, tetapi diingatkan,  itu bukan faktor utama.

"Pembangunan mental pengelola pasar dan peningkatan SDM pedagang jauh lebuh penting dari pembangunan fisik," tegas Ketua Umum DPP IKAPPI, Abdullah Mansuri, dalam pesan kepada (Kamis, 30/10).

Karena itu dia menyarankan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel untuk mempelajari persoalan-persoalan yang ada di pasar tradisional sebelumnya mewujudkan janji Presiden Jokowi akan membangun 5.000 pasar tradisional di Indonesia.


"IKAPPI meminta agar Mendag yang baru untuk lebih aktif mempelajari program revitalisasi masa  lalu dan mengevaluasi kembali program tersebut. Lemahnya pengawasan program revitalisasi, serta tidak akuratnya pembagian dana revitalisasi ke Pemda membuat pedagang akan sulit dan lebih terpuruk," tegasnya.

Kementerian Perdagangan sebelumnya gagal merevitalisasi pasar karena hanya memperbesar nafsu membangun pasar tanpa mempelajari dan mengawasi program tersebut. "Kami berharap Kementerian baru terlebih dulu mencari tahu fakta dan dampak dari pembangunan tersebut bagi pedagang pasar," jelasnya.

Malah menurutnya, akan lebih baik Kementerian saat ini meredakan nafsu membangun fisik 5000 pasar sebelum mempelajari dan mengevaluasi kinerja kementrian. Dengan anggaran APBN yang terbatas, IKAPPI mengingatkan Pemerintah lebih mengutamakan pembangunan menegemen pengelolaan serta pembangunan SDM pedagang pasar terlebih dahulu.

"Jika pembangunan fisik tetap akan dilakukan, kami berharap Kementerian lebih selektif dan melakukan pengawasan yang maksimal," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan, banyaknya kebakaran pasar, serta gulung tikarnya pedagang lama yang menjadi dosa terbesar Kementerian Perdagangan sebelumnya jangan sampai terulang.  [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya