Berita

Politik

Komisi Hukum Ancam Tanya Jokowi dan KPK Soal Menteri Merah Kuning

RABU, 29 OKTOBER 2014 | 16:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman mendesak  Presiden Jokow Widodo mengumumkan nama-nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning.

"Kami meminta Presiden Jokowi segera memberi klarifiksi, kenapa tetap memilih nama-nama menteri yang telah diberikan label merah oleh KPK," kata Benny di sela rapat Komisi III DPR RI, Jakarta (Rabu, 29/10).

Permintaan yang sama disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Benny, KPK secara terbuka harus mengumumkan nama-nama menteri yang diberi label merah.


Menurut dia, bilamana presiden maupun KPK tidak membuka nama-nama tersebut, tentu komisi III DPR yang membidangi masalah hukum akan menggunakan jalur resmi sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Kita akan tanyakan secara resmi kepada presiden. Kita akan menggunakan hak tanya untuk secara langsung disampaikan kepada presiden guna menjelaskan, kenapa sejumlah nama yang sudah diberi label merah tetap dipilih menjadi menteri," kata dia.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya