Serikat Pekerja PT Pertamina mempertanyakan penunjukan Sudirman Said sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ugan Gandar mengatakan, penunjukan menteri ESDM memang hak preogatif presiden. Namun, alangkah bijaknya jika presiden mendengarkan suara rakyat yang bergulat di dunia ESDM.
"Kalau untuk menempatkan menteri ESDM tentu harus lebih hati-hati karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan energi yang saat ini sudah tidak berdaulat," ujar Ugan dalam keterangan tertulisnya (Selasa, 28/10).
Menurut Ugan, terlalu banyak kepentingan-kepentingan kelompok yang masuk di dalamnya. Karena itu, dia bilang, presiden jangan hanya mendengarkan dari orang dekatnya saja, tapi cari
second opinion dari masyarkat pelaku bisnis tersebut. Apalagi, kata dia, Kementrian ESDM membawahi Pertamina yang merupakan industri strategis yang dimiliki oleh Negara. Pertamina baik sebagai BUMN maupun NOC (National Oil Company) harus menjadi perhatian khusus dari presiden.
"Jangan dianggap sepele karena kalau presiden tidak peduli atau hanya mendengarkan dari orang-orang dekat dengannya saja, maka kita anak bangsa jangan pernah bermimpi Negara ini akan berdaulat di sektor energi," katanya.
Menurutnya, presiden dalam menentukan jajaran direksi Pertamina harus banyak mendengarkan dari para ahli dan pekerja Pertamina yang puluhan tahun sangat memahami perilaku-perilaku pimpinannya. Kata dia, FSPPB harus dijadikan sebagai narasumber walaupun keputusan akhir ada di tangan presiden. Dia menegaskan, maju mundurnya Pertamina sebagai NOC atau BUMN sangat tergantung dari presiden.
"Apakah Pertamina akan dibesarkan seperti halnya Petronas atau Pertamina mau di jual melalui cara IPO atau Pertamina ini mau dibonsai," jelasnya.
Komitmen seorang presiden terhadap industri strategisnya, dapat terlihat dari pemilihan dirut dan jajaran jajaran direksinya dan nasib Undang-Undang Migas. Apakah undang-undang itu akan tetap dibiarkan atau diamandemen.
"Selama ini undang-undang itu sangat liberal dan membuat Pertamina sebagai NOC terpuruk. Mestinya dibelahan dunia manapun NOC mendapatkan perlindungan dan previlege dari pemerintahnya," jelasnya.
Selanjutnya, apakah Presiden Jokowi akan menyerahkan sumur sumur minyak yang sudah habis masa kontraknya dengan pihak asing ke negara dalam hal ini ke Pertamina, seperti Blok Mahakam.
[dem]
