Berita

Politik

Biar Tak Jadi Fitnah, Jokowi Harus Sebut Menteri Bermasalah

SENIN, 27 OKTOBER 2014 | 20:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabar ada menteri kabinet kerja bertanda merah dan kuning menimbulkan tanda tanya. Tak sedikit yang memberanikan diri memastikan siapa menteri yang dimaksud, sementara yang lainnya hanya menduga-duga.

Tambah jadi persoalan karena Presiden Joko Widodo merahasiakan menteri-menteri yang berpotensi terjerat kasus korupsi itu. Tidak adanya penjelasan dari Jokowi dinilai akan menimbulkan fitnah tak berkesudahan di tengah-tengah masyarakat.

"Sebaiknya Jokowi sampaikan saja nama-nama yang disebut KPK supaya jelas dan tidak menimbulkan fitnah," ujar Sekjend Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta (Senin, 27/10).


Menurut dia, seharusnya Jokowi mempertimbangkan hasil penelusuran KPK dalam memilih menteri. Sudah jelas diserukan KPK bahwa nama-nama yang diberi tanda merah dan kuning bisa jadi tersangka.

"Ketua KPK sudah ingatkan. Jangan sampai yang masuk menteri berpotensi melanggar hukum," imbuh Muzani.

Terkait struktur dan personil kabinet, Gerindra tak mau menilai sebelum mereka bekerja. Dia harapakan publik bersikap demikian.

"Biarkan mereka bekerja karena kabinet ini kabinet kerja, kerja dan kerja. Kita tetap kritis terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Ketika Jokowi tidak berpihak rakyat kita kritik. Kalau berpihak kepada rakyat, kita dukung," demikian Muzani.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya