Komposisi Kabinet Kerja yang sudah resmi dilantik hari ini mengecewakan. Figur-figur yang masuk dalam pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo selama ini.
Demikian disampaikan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Taufan Korompot dalam jumpa pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat (Senin, 27/10).
Taufan mengingatkan, Jokowi berkomitmen mewujudkan pemerintahan bersih. Untuk tujuan tersebut, Jokowi meminta pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap calon-calon menteri yang diangkat.
Namun berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen di media online masih ada nama yang diberi catatan yang tetap dilantik Jokowi.
"Ada beberapa menteri yang ditunjuk tersandung masalah hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak reponsif atau abai terhadap lembaga yang ia tunjuk sendiri untuk menelusuri rekam jejak calon pembantunya tersebut. Supaya transparan, kami mendesak Presiden untuk mempublikasikan laporan dari KPK dan PPATK," jelas Ketua DPP IMM Bidang Hikmah dan Advokasi ini.
Janji perampingan kabinet juga tidak terbukti. Jumlah kementerian tetap 34.
"Hal ini dapat kita lihat secara jelas bahwa jumlah kementrian dalam kabinet Presiden Joko Widodo tidak jauh beda dengan jumlah kementerian yang ada pada kabinet era Presiden SBY yang berjumlah 34 kementerian," tekan Taufan.
Begitu juga soal kabinet profesional. Dalam amatan Taufan, janji Jokowi bahwa kelompok profesional akan mewarnai pemerintahannya juga isapan jempol belaka. Selain jatah kursi menteri partai pendukung, hampir semua figur yang diangkat jadi menteri itu punya hubungan politik dengan Jokowi-JK. Misalnya, karena mendukung saat Pilpres, satu almamater, berasal dari daerah yang sama, sampai teman sesama organisasi sebelumnya.
"Jadi tidak ada profesional murni itu. Presiden Joko Widodo masih terjebak pada logika bagi-bagi kekuasaan yang hal itu bertentangan dengan ucapannya pada saat kampanye calon presiden yang lalu," tegas Taufan.
"Kami menyatakan prihatin dengan upaya pencitraan Presiden Joko Widodo yang kian mengubur harapan publik tentang tatanan Indonesia baru yang jauh dari logika bagi-bagi kekuasaan dan korupsi," sambungnya.
Bahkan, karena terjebak dalam bagi-bagi kekuasaan, Jokowi tidak lagi menghiraukan bahwa pemikiran dan tindakan sejumlah menteri tersebut bertentangan dengan Trisakti. Karena mereka adalah pengusung agenda-agenda neoliberalisme yang jelas bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang akan diusung Jokowi.
"Kami menolak menteri yang berhaluan neolib, menolak rencana kenaikan harga BBM," tegasnya.
Dengan catatan-catatan tersebut, IMM dari tingkat komisariat hingga DPP akan melakukan peran-peran strategis kebangsaan sebagai oposisi ekstraparlementer yang konstruktif. "Kami juga menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi Kabinet Kerja ala Presiden Joko Widodo agar tidak menciderai amanat rakyat," tandasnya.
[zul]
