Berita

ilustrasi/net

Politik

KABINET KERJA

Tugas Berat Retno Lestari dan Hanif Dakhiri Menghapus Rapor Merah

MINGGU, 26 OKTOBER 2014 | 21:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) PDI Perjuangan Saudi Arabia mengapresiasi penunjukan Retno Lestari sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Ketua Perwalu PDIP Saudi Arabia, Sharief Rachmat berharap, Retno yang merupakan pejabat karier dari Kementerian Luar Negeri dan kini menjabat Duta Besar RI di Kerajaan Belanda dapat memberi perlindungan lebih bagi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama para TKI.

"Rekam jejak Bu Retno tidak diragukan lagi, kami sudah dengar dari utusan Perwalu PDIP Eropa saat berkunjung ke Saudi Arabia. Harapan kami beliau dapat mewujudkan visi misi Jokowi-JK, salah satunya Negara harus hadir dan memberikan perlindungan kepada WNI/TKI saat menghadapi masalah," kata Sharief dalam keterangannya kepada redaksi sesaat lalu (Minggu, 26/10).


Menurut dia, Retno harus punya keberanian melakukan reformasi birokrasi di KBR dan KJRI khususnya yang berada di negara-negara yang menjadi tujuan TKI terbesar. Lebih khusus ia berharap wakil menteri luar negeri yang akan dipilih Jokowi mempunyai rekam jejak dan apham permasalahan TKI.

Sharief berharap Retno bisa bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin Hanif Dakhiri. Diakui aktivis buruh ini, rekam jejak Hanif terkait isu-isu seputar buruh dan TKI memang jarang terdengar. Meski demikian ia cukup optimistis dengan politisi PKB itu karena pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Erman Suparno.
 
"Kita hormati keputusan Presiden, kita kawal dan kritisi," paparnya.

Tugas berat Retno dan Hanif, kata Sharief adalah memperbaiki kinerja Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja dalam melindungi nasib TKI. Saat dipimpin Marty Natalegawa dan Muhaimin Iskandar, kedua kemeneterian ini mendapat rapor merah dari aktivis buruh dan TKI. Keduanya dinilai gagal dalam mengemban tugas khususnya melindungi warga Negara Indonesia di luar negeri.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya