Berita

ilustrasi/net

Politik

KABINET KERJA

Tugas Berat Retno Lestari dan Hanif Dakhiri Menghapus Rapor Merah

MINGGU, 26 OKTOBER 2014 | 21:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) PDI Perjuangan Saudi Arabia mengapresiasi penunjukan Retno Lestari sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Ketua Perwalu PDIP Saudi Arabia, Sharief Rachmat berharap, Retno yang merupakan pejabat karier dari Kementerian Luar Negeri dan kini menjabat Duta Besar RI di Kerajaan Belanda dapat memberi perlindungan lebih bagi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama para TKI.

"Rekam jejak Bu Retno tidak diragukan lagi, kami sudah dengar dari utusan Perwalu PDIP Eropa saat berkunjung ke Saudi Arabia. Harapan kami beliau dapat mewujudkan visi misi Jokowi-JK, salah satunya Negara harus hadir dan memberikan perlindungan kepada WNI/TKI saat menghadapi masalah," kata Sharief dalam keterangannya kepada redaksi sesaat lalu (Minggu, 26/10).


Menurut dia, Retno harus punya keberanian melakukan reformasi birokrasi di KBR dan KJRI khususnya yang berada di negara-negara yang menjadi tujuan TKI terbesar. Lebih khusus ia berharap wakil menteri luar negeri yang akan dipilih Jokowi mempunyai rekam jejak dan apham permasalahan TKI.

Sharief berharap Retno bisa bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja yang kini dipimpin Hanif Dakhiri. Diakui aktivis buruh ini, rekam jejak Hanif terkait isu-isu seputar buruh dan TKI memang jarang terdengar. Meski demikian ia cukup optimistis dengan politisi PKB itu karena pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Erman Suparno.
 
"Kita hormati keputusan Presiden, kita kawal dan kritisi," paparnya.

Tugas berat Retno dan Hanif, kata Sharief adalah memperbaiki kinerja Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja dalam melindungi nasib TKI. Saat dipimpin Marty Natalegawa dan Muhaimin Iskandar, kedua kemeneterian ini mendapat rapor merah dari aktivis buruh dan TKI. Keduanya dinilai gagal dalam mengemban tugas khususnya melindungi warga Negara Indonesia di luar negeri.[dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya