Berita

rachmawati soekarnoputri/net

KABINET JOKOWI-JK

Kabinet Kerja Tidak Pro Trisakti, Tempat Berlindung Politisi yang Terkait Korupsi

MINGGU, 26 OKTOBER 2014 | 20:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diperkirakan akan sulit bekerja.

Penyebab utamanya adalah karena kabinet tersebut hasil kompromi berbagai kelompok yang memiliki kepentingan tidak hanya berbeda tetapi juga berseberangan.

“Bila kita perhatikan benar-benar komposisinya, kabinet ini tidak akan bisa bekerja mengimplementasikan ajaran Trisakti Bung Karno seperti yang digembar-gemborkan Jokowi dan PDIP,” ujar Ketua Front Pelopor Rachmawati Soekarnoputri.


Tim ekonomi yang dipimpin Sofyan Djalil tidak mencerminkan semangat ekonomi Trisakti.

“Tim ekonomi memperlihatkan kebijakan pemerintah nanti tetap market oriented dan menjunjung prinsip liberalisme ekonomi yang berpotensi merugikan rakyat banyak,” ujar Rachma dalam perbincangan dengan redaksi.

Dia juga mengatakan, track record tokoh-tokoh di tim ekonomi memperlihatkan kecenderungan kabinet akan bekerja demi kepentingan asing yang ingin menguasai aset negara.

“Saya juga menduga ada upaya memanipulasi rekomendasi KPK dan PPAT, dengan tetap memasukkan orang-orang yang puya catatan kuning dan merah ke dalam kabinet,” sambungnya.

Dia juga mengatakan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Namun, publik sudah mengetahui bahwa ada beberapa nama di dalam kabinet Jokowi yang ternyata punya persoalan hukum dan tersangkut masalah korupsi.

“Berarti, patut diduga Istana jadi sarang yang melindungi pelaku korupsi,” demikian Rachma. [dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya