Berita

Yasona Hamonangan Laoly/net

Politik

KABINET KERJA

Yasona Laoly Mewakili Sumatera Utara dan Batak

MINGGU, 26 OKTOBER 2014 | 19:02 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Di media sosial, setelah susunan Kabinet Kerja diumumkan Presiden Joko Widodo, banyak netizen yang bertanya: mengapa tidak ada tokoh Sumatera Utara? Ada juga yang bertanya lebih detil: mengapa tidak ada tokoh Batak?

Seorang netizen, dengan setengah bercanda bertanya: apakah karena orang Batak tidak bisa kerja maka tidak dimasukkan ke dalam Kabinet Kerja?

Bila merujuk tulisan Heno Bharata di Kompasiana dapat disimpulkan untuk sementara bahwa Sumatera Utara dan suku Batak diwakili DR. Yasona Hamonangan Laoly, SH. MSc. Di dalam Kabinet Kerja, Yasona Laoly ditempatkan sebagai Menteri Hukum dan HAM.


Merujuk pada nama tengahnya, pria Nias ini adalah blasteran Batak dan Nias.Yasona disebutan lahir dan besar di Sorkam, Tapanuli Tengah. Sorkam juga diketahui sebagai kampung halaman mantan ketua umum Partai Golkar dan mantan ketua DPR RI Akbar Tandjung.

(Baca: Yasona Laoly, Putra Nias Pertama yang Bakal Jadi Menteri?)

Nias adalah sebuah pulau di sebelah barat Sumatera. Karena dipisahkan oleh selat yang cukup lebar, orang di Pulau Nias memiliki budaya yang berbeda dengan orang-orang di Tanah Batak, dan secara antropologi  kedua suku dinyatakan berbeda.

Heno Bharata dalam tulisannya juga mengatakan, Yasona menikah dengan seorang perempuan Batak Toba. Hal ini menjadi pengaya bathin dan intelektual seorang Yasona Hamonangan Laoly.

“Terbukti, karakter tegas dan gigih serta jujur yang menjadi panutan suku Nias dan Batak Toba, terlihat dan terasa mengalir deras dalam diri Yasona Laoly,” tulis Heno.

Politik bukan ladang baru bagi Yasona. Pada tahun 1999 ia menjadi wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara dari Partai Buruh yang didirikan Mukhtar Pakpahan. Sejak 2004 hingga kini ia menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. [dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya