Rini Sumarno Tak Jadi Menteri, Konsistensi Jokowi Terbukti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaporkan hasil penulusuran calon menteri. Presiden Jokowi dam Wapres JK pun diingatkan mengggunakan laporan KPK tersebut rujukan sehinggga tidak ada orang-orang bermasalah di kabinet.

"Jokowi-JK harus pertimbangan temuan KPK, tidak bisa tidak. Apa gunanya meminta andil KPK kalau tidak digunakan,"  ujar PenelitiIndonesia Budget Center (IBC) Roy Salam saat dihubungi (Jumat, 24/10). Tanggapan Roy ini disampaikan terkait beredarnya kabar bahwa Rini Sumarno yang dinilai KPK satu dari delapan calon menteri bermasalah akan tetap masuk kabinet.

Menurut Roy, jika dalam kabinet Jokowi-JK tetap ada nama bermasalah maka akan membuat rakyat pendukung Jokowi-JK kecewa.

"Kalau pertimbangan KPK tidak digubris, itu namanya Jokowi hanya menggunakan KPK sebagai alat pencitraan, rakyat pasti kecewa," paparnya.

Dia mengingatkan Jokowi konsisten menyusun pemerintahan yang bersih sekalipun ada orang dekat Megawati yang tidak masuk kabinet karena catatan dari KPK.

"Ini pembuktian awal niat pemberantasan korupsi Jokowi-JK," tegasnya.[dem]