Berita

suryadharma ali/net

Hukum

KPK Tidak Serius Tangani Kasus SDA

JUMAT, 24 OKTOBER 2014 | 13:54 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding tidak serius dalam menangani perkara dugaan korupsi dalam penyelenggaran ibadah haji yang menjerat mantan Menteri Agama yang juga Ketum PPP, Suryadharma Ali alias SDA.

Tudingan tersebut berangkat dari tidak kunjung diperiksanya SDA sejak ditetapkan menjadi tersangka di kasus haji yang merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun ini. Parahnya, SDA bahkan masih bisa melakukan aktivitas politiknya.

"Sudah hampir enam bulan, sejumlah saksi diperiksa tapi kasus haji tidak ada perkembangan signifikan, ini kinerja KPK perlu dipertanyakan," kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam saat dihubungi, Jumat (24/10).


Langkah KPK yang bergerak lambat itu, terang Roy, membuat publik pesimistis terhadap penuntasan kasus ini. Padahal publik sempat menaruh harapan besar ketika KPK mengajukan pencekalan terhadap Wardatul Asriah, istri SDA dan sejumlah politikus lainnya.

"Tapi ya itu tadi, nggak ada perkembangan signifikan, dan kami khawatir SDA ada kesempatan untuk menghambat proses penyidikan," duga dia.

Seperti diketahui, beberapa minggu terakhir SDA terus melakukan aktivitas politik tanpa merasa malu dirinya telah menyandang status tersangka KPK. Bahkan, dalam berbagai kesempatan SDA menyatakan bahwa KPK salah paham dalam penyidikan kasus haji. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya