Mantan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, disebutkan cawe-cawe dalam pembentukan kabinet Joko Widodo.
Dia juga disebutkan ikut menutup akses relawan ke Jokowi. Salah satu pintu masuk tradisional untuk mengakses Jokowi kini dikuasai Kuntoro.
Dengan demikian, relawan kesulitan untuk memberikan masukan mengenai figur calon menteri yang pas dan sejalan dengan keinginan Jokowi membangun pemerintahan pro rakyat berdasarkan prinsip Trisakti.
"Jadi tidak heran bila banyak nama yang disebut-sebut dalam daftar menteri Jokowi sama sekali tidak punya track record Trisakti," ujar seorang relawan dalam pertemuan di rumah seorang tokoh nasional di Jakarta, Kamis petang.
Seorang ekonom yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan dirinya tidak kaget mendengar informasi itu. Menurut mantan anggota DPR RI itu Kuntoro adalah salah satu simpul utama kekuatan kaum neoliberalis di Indonesia.
Kuntoro bukan sosok yang asing dalam pemerintahan Indonesia. Dia dipercaya mantan Presiden Soeharto menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk periode yang singkat yakni antara Maret 1998 hingga Mei 1998.
Di masa pemerintahan BJ Habibie, Kuntoro juga dipercaya sebagai Menteri ESDM hingga Habibie turun pada Oktober 1999.
Ketika Abdurrahman Wahid berkuasa, Kuntoro pernah menjabat sebagai Dirut PLN antara 2000 hingga 2001. Dia dicopot dari posisi itu karena tidak mampu mengatasi krisis PLN ketika itu dan digantikan Eddie Widiono.
Setelah bencana Tsunami Aceh pada Desember 2004, Kuntoro kembali ke gekanggang. Kali ini dia dipercaya Presiden SBY memimpin Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh hingga 2009.
Sejak Oktober 2009 Kuntoro dipercaya memimpin UKP4 yang melanjutkan lembaga sebelumnya, Unit Kerja Presiden bidang Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R).
Kuntoro juga dinilai memiliki peran besar di balik UU Migas yang sangat neolib dan membela kepentingan asing. Menurut sebuah dokumen dari Kedubes AS pada Agustus 2008 disebutkan bahwa adalah Kuntoro yang di awal 1999 meminta bantuan USAID mereview draf RUU Migas.
Pemerintah AS menyiapkan dengan serius upaya menggolkan draf RUU itu termasuk di dalamnya dengan menggelontorkan dana dalam jumlah cukup besar dan tim asistensi.
Tapi draf itu baru lolos menjadi UU Migas setelah Abdurrahman Wahid jatuh dan digantikan Megawati Soekarnoputri. [
dem]
