Berita

Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Bisnis

Kadin Ngarep Pertumbuhan Ekonomi Tembus 6,5 Persen

Menteri Ekonomi Wajib Paham Birokrasi
KAMIS, 23 OKTOBER 2014 | 09:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap posisi menteri di bidang ekonomi terbebas dari kepentingan politik, lantaran men­jadi tulang punggung per­ekonomian Indonesia.

Presiden Jokowi diharapkan me­nepati janjinya untuk perbai­kan ekonomi, jika ingkar bukan hal mustahil perekonomian akan se­makin memburuk.

“Saat ini industri cuma ber­harap kabinet yang dibentuk bisa ber­jalan sesuai tugasnya,” ujar Wa­kil Ketua Kadin Bidang In­dustri Makanan dan Peternakan Juan Permata Adoe.


Apalagi industri sangat mem­butuhkan kepastian dan kegiatan yang dilakukan selalu berhubu­ng­an dengan kementerian ekonomi.

Juan berharap para menteri ba­ru tersebut pa­ham dunia bi­ro­krasi. Tidak hanya menguasai teo­ri seperti akademisi, tapi juga menguasai lapangan.

Selain itu, Juan menyarankan su­paya para menteri menjalin ko­munikasi yang baik antar lem­baga. Pasalnya, selama ini yang kendala terhambatnya proses bi­rokrasi dan perizinan timbul dari ego sektoral karena minim­nya koordinasi.

“Semua jajaran menteri itu diharapkan bisa berkompromi satu sama lain dan juga dengan parlemen. Menteri jangan cuma be­kerja sendiri, karena dia perlu di­bantu yang lain,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Logistik Natsir Mansyur me­ngatakan, para menteri ekonomi harus mampu membawa peruba­han terutama mengimplementasi­kan setiap kebijakan.

Natsir berharap para menteri ekonomi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak lagi membuat kebijakan yang bersifat konvensional dan ber­tindak ragu-ragu. “Industri tidak butuh pejabat yang masih ber­pikir konvensional,” tegasnya.

Jika menteri tersebut tidak bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, sudah semestinya meng­undurkan diri.  “Kerja, kerja, kerja. Tahun pertama per­tum­buhan eko­nomi harus men­capai 6,5 per­sen. Tahun kedua harus 7 persen. Ka­lau gagal, mendingan mundur saja,” tegasnya. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya