PLN Di-warning Tak Naikkan Tarif Listrik Golongan 450 VA & 900 VA

Pemerintah diminta tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk golongan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA. Pasalnya, dua kelompok ini dilindungi undang-undang.

Pengamat energi dari Univer­sitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa mengatakan, Pemerintah Jokowi tidak perlu lagi menaikkan TDL pada kedua golongan itu. Jika TDL dua golongan itu dinaikkan maka pemerintah sudah melang­gar un­dang-undang (UU). Apalagi, pe­lang­gan 450 VA dan 900 VA meru­pakan masyarakat tidak mampu.

“Tidak boleh (naik), undang-undang itu jelas menyatakan subsidi diberikan masyarakat tidak mampu sementara ini kata­gori tidak mampu 450 VA dan 900 VA. Jadi harus tetap ada, tidak boleh (dihapus subsidi­nya),” warning dia di Jakarta, kemarin.

Untuk diketahui, selain ren­cana kenaikan BBM, industri dan masyarakat bakal dihantui ke­naikan TDL tahun depan. Pa­salnya, subsidi yang ditetapkan pe­merintah lebih rendah di­banding tahun ini.

Dalam rapat kerja dengan Ko­misi VII DPR September lalu, pe­merintah dan DPR sepakat me­netapkan subsidi listrik tahun depan Rp 68,69 triliun. Angka ini turun jauh dibanding subsidi listrik tahun ini yang mencapai Rp 103,8 triliun.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyebut masyarakat Indonesia sombong dengan harga listrik yang murah.

Menurut dia, saat ini tarif listrik Indonesia masih terbilang murah, padahal untuk memproduksi lis­trik uangnya berasal dari utang.

“Cek rekening listrik kita mu­rah, padahal itu dari utang kata Pak Dirut PLN Nur Pamudji,” ucap Rida dalam peluncuran Pe­raturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 di Hotel Borobudur, kemarin.

Menurut dia, dengan murahnya tarif listrik tersebut membuat masyarakat Indonesia menjadi sombong. Karena itu harus ada perbaikan.

Direktur Utama PLN Nur Pa­mudji menyatakan, saat ini harga listrik di Indonesia belum sesuai dengan keekonomian sehingga harus ditomboki dengan utang. “Apakah kita tidak merasa ber­dosa saat ini mengkonsumsi energi yang murah,” katanya.

Nur mengungkapkan, utang yang dilakukan saat ini untuk menikmati energi yang murah tidak langsung dibayar oleh ge­nerasi saat ini juga. Tetapi utang ter­sebut dibebankan untuk ge­nerasi berikutnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Ke­uangan Andin Hadiyanto menga­takan, saat ini yang masih men­dapat subsidi dari pemerintah adalah pelanggan di bawah 900 VA. Sedangkan yang lainya sudah tidak lagi disubsidi.

Semua Daerah Sudah Teraliri Listrik

Dirjen Ketenagalistrikan Ke­menterian ESDM Jarman berjanji rasio elektrifikasi Indonesia pada 2019 hampir pasti mencapai 100 persen. Hal ini sesuai dengan in­struksi Presiden Jokowi yang me­minta pada 2019 semua daerah Indonesia sudah teraliri listrik.

Jarman mengaku target rasio elektrifikasi ini terus maju dari ren­cana sebelumnya yaitu tahun 2024. “Rencana awal kita rasio elek­tri­fikasi 99 persen itu di 2024. Kita su­dah majukan di 2020, tapi in­struksi Jokowi minta 2019,” ujarnya.

Dia menyebut rasio elektrifi­kasi Indonesia saat ini baru mencapai 80 persen. Namun, dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertum­buhan rasio elektri­fikasi mencapai 4 persen per tahun. Dengan melihat angka per­tumbuhan ini, bukan mustahil target rasio elektrifikasi akan tercapai.

“2019 dengan target 99 persen sesuatu yang bisa dicapai. Kita juga sudah majukan dari target awal 2024 ke 2019,” jelasnya.

Masalah utama dalam pengem­bangan listrik adalah di daerah ter­pencil dan pegunungan. Tapi se­karang Kementerian ESDM sudah menemukan jalan keluar dengan membangun pembangkit listrik te­naga biomassa dan biogas. Pem­bangkit ini disebut sangat efektif untuk dikem­bangkan. ***