Presiden Joko Widodo disarankan untuk tidak terburu-buru dalam mengumumkan nama-nama menteri. Karena masih tersedia waktu yang dimiliki Jokowi. Yaitu, 14 hari sejak pengambilan sumpah berdasarkan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.
"Jadi jgn terlalu terburu buru," ujar pengamat politik dari UGM, Ari Dwipayana lewat akun Twitter-nya, @aridwipayanaugm pagi ini.
"Bagus juga kalau Presiden @jokowi_do2 umumkan kabinet secara bertahap, nyicil sampai hari ketujuh. Ini bisa jadi tradisi baru," sambungnya.
Dia menyarankan, Jokowi mengumumkan kabinet dengan bertahap sambil meminta calon menteri bicara ke publik tentang komitmen dan bagaimana menjalankan agenda prioritas di tiap pengumuman.
Tentu, calon menteri yang diumumkan terlebih dahulu terutama dari kementerian yang tidak berubah nomenklaturnya sehingga tidak perlu meminta pertimbangan DPR.
"Sambil nunggu waktu 7 hari seperti syarat UU tth pertimbangan DPR. Publik udh tahu kandidat Menteri scr bertahap. Misalnya tiap hari 4 org," tekannya.
Selain itu juga, calon menteri yang bisa diumumkan tentu saja yang sudah lolos saringan
KPK dan PPATK. Hasil penelusuran KPK-PPATK itu harus jadi kreteria utama untuk membangun kabinet bersih.
"KPK,PPATK adl lembaga negara yg independen. Apa yg jadi catatan dr lembaga ini berbasis bukti yg akurat. Jadi rekomendasinya bukan asesoris," ungkapnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, dengan mengumumkan secara bertahap nama-nama menteri sampai tujuh hari, Jokowi bisa ajak rakyat mendengar satu persatu komitmen menterinya. Selain itu, Jokowi juga akan bisa memastikan rekam jejak kandidat menterinya. Wujudkan kabinet bersih
"Salah satu hal penting adl jika mau bersih2, maka gunakan sapu yg handal &terpercaya. Bersih2 mulai dari halaman rumah sendiri. Kabinet kuat," tandasnya.
[zul]
