Berita

mega-jokowi

Hati-hati, Jokowi Jangan Ulangi Kesalahan Megawati

SELASA, 21 OKTOBER 2014 | 20:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Harapan rakyat sangat besar kepada Presiden baru Indonesia, Joko Widodo. Salah satunya karena Jokowi selama ini mencitrakan tokoh dari rakyat dan kebijakannya akan pro-rakyat, yang mayoritas masih berada dalam kemiskinan.

Terlebih, Jokowi dalam berbagai kesempatan terutama saat kampanye kemarin, selalu menegaskan akan menjunjung dan menerapkan konsep Tri Sakti Bung Karno saat memerintah. Yaitu, berdikari secara ekonomi; berdaulat secara politik; dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Salah satu bukti awal dan nyata bahwa Jokowi akan mengikuti 'petuah' proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut, siapa yang akan diangkat jadi menteri, terutama untuk menteri di bidang perekonomian. Apakah figur tersebut pro rakyat, nasionalis, bukan agen asing atau yang sudah terbukti berideologi neoliberal lewat pemikiran kebijakannya selama ini.


Jokowi harus memilih menteri yang betul-betul pro-rakyat dan ekonomi dalam negeri. Makanya, jangan sampai mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali mengulangi kesalahan Megawati Soekarnoputri saat memerintah dalam rentang waktu 2001-2004.

Megawati yang selama ini sesumbar sebagai pewaris dan pelanjut ideologi Bung Karno justru bertindak kontraproduktif. Ketua Umum DPP PDIP itu memang mengangkat ekonom pro rakyat, Kwik Kian Gie sebagai Kepala Bappenas. Namun, dia mempercayakan kursi Menteri Keuangan kepada Boediono yang sudah terbukti dalam kebijakannya tidak pro rakyat.

Tidak heran, Megawati menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) dan telepon. Ironisnya, momentum kenaikan tarif tiga komponen tersebut bersamaan yaitu saat akan memasuki Tahun Baru 2003.  Kebijakan itu jelas tidak lepas dari masukan menteri-menteri neolib.

Sekarang masih ada waktu untuk Jokowi mengangkat figur yang pro-rakyat. Dalam contoh yang simple, sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang punya konsep dan pemikiran bahwa BBM tidak harus naik. Ada sejumlah langkah alternatif yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan atau menutup defisit APBN. [zul]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya