Berita

Omar Hilale/net

Dunia

KAMP TINDOUF

Sikap Diam Komunitas Internasional Disayangkan

KAMIS, 16 OKTOBER 2014 | 06:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Inisiatif Otonomi yang ditawarkan Kerajaan Maroko sebagai penyelesaian sengketa Sahara Barat adalah proposal yang paling serius dan kredibel serta memiliki dimensi penyelesaian sengketa yang permanen. Selain itu, sikap diam komunitas internasional terhadap situasi sulit di dalam kamp Tindouf dan pelanggaran HAM yang dilakukan Polisario juga patut disayangkan.

Begitu antara lain disampaikan Dutabesar Maroko untuk PBB, Omar Hilale, hari Selasa lalu, saat berbicara di Komite Empat PBB yang membahas isu politik khusus dan dekolonisasi.

“Ini bukan sesuatu yang ‘ambil atau tinggalkan’. Ini dapat dinegosiasikan, diubah dan ditingkatkan,” ujarnya berkaitan dengan poin-poin Inisiatif Otonomi yang ditawarkan Maroko sejak 2007.


“Namun demikian, ini (Inisiatif Otonomi) tidak dapat diabaikan, disingkirkan atau digantikan dengan proposal lain,” sambungnya lagi seperti dikutip dari MAP.

Inisiatif Otonomi yang ditawarkan Maroko itu, sebutnya, adalah hasil dari pendekatan inklusif secara nasional dan konsultasi yang partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder baik di sektor politik, sosial, ekonomi dan akademi. Juga tentu saja melibatkan rakyat yang tinggal di provinsi selatan yang mewakili suku-suku.

Proses panjang inilah yang membuat inisiatif itu tidak dipertanyakan lagi dan kokoh serta solid.

Hilale mengingatkan, bahwa Dewan Keamanan PBB meminta agar inisiatif yang disampaikan pihak-pihak yang bertikai haruslah serius dan kredibel sekaligus memiliki solusi yang pantas dan permanen.

Hilale juga membicarakan tentang situasi sulit yang terjadi di kamp Tindouf di Aljazair yang dijadikan sebagai markas kelompok Polisario sejak konflik merebak pertengahan 1970an lalu.

Dia menyayangkan sikap diam komunitas internasional atas situasi tersebut. Hilale juga menyayangkan sikap negara yang menampung Polisario yang membiarkan Tindouf menjadi tempat yang tidak memiliki hukum.

Dia juga mengingatkan bahwa resolusi DK PBB meminta agar UNHCR melakukan survei untuk mengetahui situasi sebenarnya di dalam kamp Tindouf.

“Populasi di Tindouf satu-satunya di dunia yang tidak diidentifikasi juga dicatat. Tidak seorangpun yang tahu berapa jumlah mereka (pengungsi) sebenarnya,” demikian Dubes Hilale. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya