Berita

Omar Hilale/net

Dunia

KAMP TINDOUF

Sikap Diam Komunitas Internasional Disayangkan

KAMIS, 16 OKTOBER 2014 | 06:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Inisiatif Otonomi yang ditawarkan Kerajaan Maroko sebagai penyelesaian sengketa Sahara Barat adalah proposal yang paling serius dan kredibel serta memiliki dimensi penyelesaian sengketa yang permanen. Selain itu, sikap diam komunitas internasional terhadap situasi sulit di dalam kamp Tindouf dan pelanggaran HAM yang dilakukan Polisario juga patut disayangkan.

Begitu antara lain disampaikan Dutabesar Maroko untuk PBB, Omar Hilale, hari Selasa lalu, saat berbicara di Komite Empat PBB yang membahas isu politik khusus dan dekolonisasi.

“Ini bukan sesuatu yang ‘ambil atau tinggalkan’. Ini dapat dinegosiasikan, diubah dan ditingkatkan,” ujarnya berkaitan dengan poin-poin Inisiatif Otonomi yang ditawarkan Maroko sejak 2007.


“Namun demikian, ini (Inisiatif Otonomi) tidak dapat diabaikan, disingkirkan atau digantikan dengan proposal lain,” sambungnya lagi seperti dikutip dari MAP.

Inisiatif Otonomi yang ditawarkan Maroko itu, sebutnya, adalah hasil dari pendekatan inklusif secara nasional dan konsultasi yang partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder baik di sektor politik, sosial, ekonomi dan akademi. Juga tentu saja melibatkan rakyat yang tinggal di provinsi selatan yang mewakili suku-suku.

Proses panjang inilah yang membuat inisiatif itu tidak dipertanyakan lagi dan kokoh serta solid.

Hilale mengingatkan, bahwa Dewan Keamanan PBB meminta agar inisiatif yang disampaikan pihak-pihak yang bertikai haruslah serius dan kredibel sekaligus memiliki solusi yang pantas dan permanen.

Hilale juga membicarakan tentang situasi sulit yang terjadi di kamp Tindouf di Aljazair yang dijadikan sebagai markas kelompok Polisario sejak konflik merebak pertengahan 1970an lalu.

Dia menyayangkan sikap diam komunitas internasional atas situasi tersebut. Hilale juga menyayangkan sikap negara yang menampung Polisario yang membiarkan Tindouf menjadi tempat yang tidak memiliki hukum.

Dia juga mengingatkan bahwa resolusi DK PBB meminta agar UNHCR melakukan survei untuk mengetahui situasi sebenarnya di dalam kamp Tindouf.

“Populasi di Tindouf satu-satunya di dunia yang tidak diidentifikasi juga dicatat. Tidak seorangpun yang tahu berapa jumlah mereka (pengungsi) sebenarnya,” demikian Dubes Hilale. [dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya