Sebaiknya DPR Bentuk Pansus Korupsi Transjakarta

Ketidakjelasan keterlibatan Jokowi dalam kasus dugaan korupsi Bus Transjakarta akan terus diliputi misteri. Kejaksaan Agung akan menemui kebuntuan mengingat saat ini Jokowi merupakan Presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti.

"Harapan para pihak yang menginginkan kejelasan adanya dugaan tersebut jika tetap pada jalur yang sama (mendesak Kejaksaan) percuma saja, kecuali mendesak DPR untuk segera membentuk Pansus korupsi Bus Transjakarta. Sebab setelah Jokowi dilantik saya prediksi kejaksaan akan segera menghentikan penyelidikan, mereka tidak mungkin berani," ujar Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kepada sesaat lalu (Senin, 13/10).

Jajat menilai, selama proses hukum korupsi Transjakarta belum selesai, Jokowi tidak akan tenang dalam menjalankan roda pemerintahan. Jokowi akan terus menerus dibayang-bayangi dugaan keterlibatan dalam kasus Transjakarta yang kasusnya mengemuka sewaktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Akan lebih baik jika DPR secepatnya membentuk pansus korupsi Bus Tranjakarta. Prestasi pansus DPR bailout Century dapat dijadikan acuan untuk pembentukan pansus korupsi Bus Tranjakarta," katanya.

"Kalau memang Jokowi tidak terlibat, mudah bagi beliau untuk mengikuti proses hukum dan membuktikan bahwa beliau bersih, kalau Jokowi tidak mau bekerja sama baru kita patut curiga," tutup Jajat.[dem]