Berita

teguh santosa/net

Jokowi Tentu Sadar Butuh Menteri yang Bisa Wujudkan Trisakti

SENIN, 13 OKTOBER 2014 | 15:16 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Presiden terpilih Joko Widodo tentu menyadari benar bahwa untuk membangun pemerintahan yang bisa mewujudkan prinsip Trisakti dia harus menunjuk menteri dari kalangan yang memahami arti membangun kemandirian bangsa.

Hal itu antara lain disampaikan Pemimpin Redaksi Kantor Berita RMOL dalam dialog dengan RRI Pro 1 tadi pagi (Senin, 13/10). Dalam dialog yang dipandu Ratih Atmodjo itu Teguh mengomentari sejumlah pertanyaan yang berkembang mengenai penyusunan kabinet Jokowi-JK.

Misalnya tentang ukuran kabinet, apakah gemuk atau langsing. Juga soal apakah menteri merupakan wajah baru atau wajah lama. Pertanyaan lain yang kerap diajukan berkaitan dengan perekrutan yang tampaknya agak tertutup dibandingkan dengan pembentukan kabinet SBY yang lalu.


Menurut Teguh yang paling penting sebenarnya bukanlah ketiga hal di atas. Melainkan, apakah kabinet nanti dapat bekerja dengan efektif.

Ada wajah lama yang pernah jadi menteri tidak pantas diajak karena kontroversial dan dinilai publik memiliki kaitan dengan kasus hukum, juga sebenarnya tidak terbukti dapat memperkuat pondasi kemandirian bangsa.

Tetapi ada juga wajah lama yang layak diajak karena terbukti punya keberpihakan pada ajaran Trisakti dan memiliki kemampuan komunikasi lintas partai dan kelompok.

Kabinet juga dinilai berhasil atau tidak bukan karena ukurannya, tetapi karena kemampuannya.

Begitu juga dengan penilaian sorotan masyarakat berkaitan dengan proses yang tertutup.

Masih menurut Teguh, proses pembentukan kabinet yang relatif tertutup juga tidak begitu penting. Dia yakin, Jokowi memahami benar apa yang dimaksudnya dengan semangat Trisakti.

"Jokowi sudah meletakkan pondasi yakni Trisakti. Sekarang menyusun brick by brick agar sesuai dengan pondasi Trisakti itu," demikian Teguh. [dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya