Tidak adanya strategi ketaÂhanan nasional di bidang energi, pangan dan pertahanan membuat Indonesia dalam konÂdisi darurat di tiga sektor terÂsebut. Oleh karena itu, para peÂmimpin bangsa harus segera meningkatkan kesadaran geoÂpolitik di tengah ancaman heÂgemoni asing.
“Ketiga sektor tersebut tidak lagi dipandang secara sektoral sebagai masalah ekonomi dan pertahanan-keamanan semata. Tapi harus dilihat dalam satu rangkaian dengan sektor strateÂgis lainnya,†tegas pakar geoÂenergi Dirgo D Purbo.
Menurut dia, tidak adaÂnya grand strategy di sektor enerÂgi membuat Indonesia saÂngat tergantung impor minyak menÂtah dan bahan bakar miÂnyak (BBM) yang didatangkan dari 18 negara. Padahal, IndoÂnesia bisa menghemat devisa jika impor minyak ini di-stop.
Beberapa kalangan mendeÂsak agar pemerintah Jokowi-JK bisa mengatasi dominasi mafia minyak dan mafia pangan untuk menggenjot perekonoÂmian.
Ia mengatakan, di hari ke 23 pertumbuhan ekonomi akan terhenti jika impor minyak di-stop. Sekitar nol persen dari poÂpulasi alat transportasi umum di Indonesia tidak dapat berÂgerak, termasuk 50 persen kenÂdaraan TNI/Polisi yang ada, seÂperti kapal patrol angkatan laut, panser, tank, pesawat tempur, motor/mobil patroli.
Sebelumnya, Presiden terÂpilih Joko Widodo (Jokowi) berÂÂsikeras untuk mengurangi impor minyak khususnya dari Singapura. Selain itu, kader PDIP ini akan mengurangi peran mafia yang selama ini mengendalikan kebutuhan energi nasional.
RapuhPengamat pertanian HS Dillon menilai geopolitik cuÂkup berperan dalam menjaga dan mendorong ketahanan paÂngan dalam negeri. Saat ini ketahanan pangan dalam negeri masih tergolong rapuh mengÂingat banyaknya impor.
“Artinya, setiap kebijakan khususnya soal pangan harus disertai dengan kesadaran geopolitik. Misalnya soal
food estate di Indonesia Timur yang sejauh ini belum terdengar realisasinya,†ujarnya.
Menurut Dillon, ketahanan pangan baru tercipta jika keÂdauÂlatan pangan dimiliki rakÂyat. Dari perspektif ini, pangan dan pertanian seharusnya tidak ditaruh di pasar yang rentan, teÂtapi ditumpukan pada keÂmampuan sendiri.
Nah, untuk menciptakan keÂdaulatan pangan, pemerintah haÂrus menjamin akses tiap petaÂni atas tanah, air, bibit dan kredit.
Pengamat geopolitik HenÂdraÂjit mengatakan, kunci ketaÂhanan nasional sesungguhnya adalah pangan, air, dan energy security. “Kalau soal air, Indonesia tidak ada masalah, tetapi periÂhal ketahanan pangan dan enerÂgi yang kini menjadi persoalan tidak sederhana di negeri ini,†tuturnya.
Menurut dia, dua komoditas tersebut masih mengandalkan impor dari beberapa negara sehingga membebani perÂekonomian Indonesia. P
Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky KhaÂdafi mengatakan, arah kebiÂjakan yang harus dilakukan pemeÂrintahan Jokowi-JK adalah memperhatikan semua kontrak-kontrak yang sudah diteken dikaji ulang kembali.
“Jika ada kontrak yang tidak menguntungkan pemerintah harus tegas untuk memutus kontrak,†ujarnya. ***
