Presiden terpilih Joko Widodo dan Wapres terpilih Jusuf Kalla harus memanfaatkan golden period pemerintahan mereka sebaik mungkin. Keberhasilan memanfaatkan periode emas itu akan meningkatkan dukungan publik terhadap pemerintah. Sementara kegagalan di periode emas akan membuat tingkat kepercayaan publik turun drastis.
Demikian antara lain disampaikan Pemimpin Redaksi Kantor Berita , Teguh Santosa, dalam dialog di RRI Pro 1, pagi ini (Senin, 13/10).
Kata Teguh, golden period adalah limitasi psikologis harapan rakyat pada pemerintahan baru baik di tingkat nasional maupun lokal. Biasanya limitasi ini disetarakan dengan satu tahun pertama. Ada juga yang menganggap panjang periode emas adalah 100 hari pertama. Intinya, di periode emas ini rakyat menunggu gebrakan pemerintahan baru.
Dalam dialog yang dipandu Ratih Atmodjo itu, Teguh mengatakan secara umum Jokowi harus menempatkan figur yang memiliki integritas dan kapasitas pada bidang tugas yang dipercayakan. Selain itu, untuk posisi-posisi kunci, Jokowi haru menempatkan figur yang memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik.
Syarat ketiga ini dibutuhkan mengingat pada faktanya Parlemen dikuasai oleh kubu oposisi.
“Jokowi membutuhkan menteri yang tidak kaku dan bisa berkomunikasi baik dengan Parlemen,†ujarnya.
Bayangkan, sambung Teguh, apabila figur yang menjadi menteri tidak memiliki ketiga kriteria ini, maka yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia karena setiap hari akan menyaksikan perdebatan politik yang tidak ada habis-habisnya.
Saat ditanya apakah ada peluang bagi wajah-wajah lama untuk kembali masuk dalam kabinet, Teguh mengatakan dirinya tidak melihat dikotomi wajah lama dan wajah baru sebagai sebuah persoalan penting.
“Yang penting bagi rakyat adalah apakah pemerintahan baru nanti bisa memenuhi harapan rakyat,†jawabnya.
Dikatakannya bahwa dikotomi wajah baru dan wajah lama ini bisa menjebak, seolah-olah wajah lama tidak baik dan wajah baru sudah pasti baik.
Padahal, sambungnya lagi, ada wajah-wajah lama yang memang memiliki kinerja baik dan telah teruji, serta bisa melalukan terobosan untuk menyelamatkan perekonomian. Di samping itu ada juga wajah lama yang tidak teruji, kontroversial dan memiliki catatan hukum negatif.
Sementara membayangkan bahwa wajah baru sudah pasti bagus dan baik pun adalah sama-sama sebuah kekeliruan.
Pada bagian lain, Teguh juga mengajak publik dan seluruh elemen politik Indonesia untuk membersihkan udara dari segala macam gosip dan rumors tentang upaya menjegal pembacaan sumpah Presiden dan Wakil Presiden baru tanggal 20 Oktober nanti.
“Lembaga-lembaga politik formal sudah punya komitmen bahwa Indonesia akan memiliki pemerintahan baru pada tanggal 20 Oktober nanti,†demikian Teguh.
[dem]
