Berita

jokowi-jk/net

Mudah bagi KMP "Menghabisi" Jokowi-JK Bila Sri Mulyani dan Chatib Basri Jadi Menteri

SENIN, 13 OKTOBER 2014 | 07:38 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kekuatan parlemen yang dikuasi oleh Koalisi Merah Putih (KMP) sangat baik bagi pemerintahan Jokowi-JK di masa mendatang. Ini juga baik bagi kepentingan rakyat bila memang kekuataan itu digunakan untuk mengawasi pemerintahan agar benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat.

Salah seorang think tank KMP misalnya menegaskan, dengan komposisi legislatif dan eksekutif saat ini, maka Jokowi-JK harus benar-benar memilih menteri-menteri yang berkualitas, berintegritas, ahli di bidangnya, dan juga harus bisa berkomunikasi dengan parlemen. Salah memilih menteri, pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi bulan-bulanan KMP, yang bertekad tetap melanjutkan keberpihakan pada rakyat lewat Senayan.

Belakangan, dikabarkan nama Sri Mulyani dan Chatib Basri masuk dalam radar calon menteri Jokowi-JK.


Maka bagi elit KMP tersebut, bila benar dua nama yang sering dikaitkan dengan Mafia Barkeley ini masuk dalam jajaran menteri, mudah bagi KMP untuk mengkritik Jokowi-JK. Bagimana tidak, dua nama ini jauh panggang dari api dengan gagasan Trisakti yang selama ini menjadi bahan kampanye Jokowi-JK.

Dengan bahasa yang lebih jelas, Sri Mulyani-Chatib Basri akan jadi bahan bagi KMP untuk "memukul" dan "menghabisi" pemerintahan Jokowi-JK dengan mudah.

Tak heran, banyak pihak yang mengingatkan Jokowi untuk menimbang dengan matang dua sosok ini. Chatib Basri misalnya mengatakan, "kantongi nasionalismemu!" Sikap "anti-nasionalis" Chatib dinilai sangat bertentangan dengan tema kampanye Jokowi.

Lebih-lebih Sri Mulyani. Nama Sri Mulyani berkaitan dengan peningkatan utang luar negeri di pemerintahan SBY tahun 2005 hingga 2010. Utang luar negeri Indonesia naik dari Rp 1.313 menjadi Rp 1.676 triliun. Sri Mulyani juga dikaitkan dalam keterlibatan megaskandal dana talangan untuk Bank Century. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya