Nama mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan masuk dalam radar Presiden terpilih Joko Widodo. SMI disebutkan menjadi calon kuat Menko Perekonomian.
Aktivis anti-korupsi Teten Masduki yang merupakan salah seorang komponen inti tim Jokowi, misalnya, memuji-muji kinerja SMI. Di sisi lain, ada juga pihak yang menilai memasang SMI di kabinet akan meningkatkan risiko bagi pemerintahan Jokowi. Pendapat ini disampaikan, misalnya, oleh pengamat UGM Ari Sudjito.
Senada dengan Ari Sudjito, peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra dalam perbincangan pagi ini (13/10) mengatakan ada empat catatan penting tentang SMI yang harus benar-benar diperhatikan Jokowi.
Pertama, berkaitan dengan peningkatan utang luar negeri yang cukup signifikan semasa SMI menjadi menteri keuangan di pemerintahan SBY tahun 2005 hingga 2010. Utang luar negeri Indonesia naik dari Rp 1.313 menjadi Rp 1.676 triliun.
Tak lama sebelum lompat pagar ke Bank Dunia, SMI memberi imbal hasil yang tinggi bagi kepemilikan obligasi negara, yakni 4,32 persen. Angka ini tertinggi di antara negara-negara kawasan seperti Filipina (3,89 persen) dan Korea Selatan (4,15 persen). Bunga obligasi yang tinggi itulah yang menjelaskan mengapa SMI disenangi bankir-bankir asing, tapi merugikan Indonesia.
Catatan kedua berkaitan dengan keterlibatan SMI di dalam megaskandal dana talangan untuk Bank Century. Keterlibatan SMI dalam megaskandal ini sudah menjadi pembicaraan umum.
Catatan berikutnya mengenai keterlibatan SMI dalam skandal pajak bos Ramayana Paulus Tumewu yang sempat ramai di DPR pada April 2010. Pada tahun 2006, selaku menteri keuangan SMI diduga kuat membantu penggelapan ratusan miliar rupiah pajak taipan yang saat itu merupakan orang terkaya ke-14 di Indonesia versi majalah
Forbes. Kasus inilah yang kabarnya merupakan penyebab dari hengkangnya SMI dari Indonesia sebagai kompromi politik.
“Catatan keempat, meskipun orang tua SMI kabarnya merupakan nasionalis PNI, tidak ada yang meragukan bahwa ekonom UI ini merupakan keturunan ideologis Mafia Berkeley yang dipimpin Widjoyo Nitisastro,†ujar Gede lagi.
Sesungguhnya, sambung Gede, adalah Mafia Berkeley adalah arsitek ekonomi Orde Baru selama 32 tahun dan merupakan garda terdepan dalam barisan pembela neoliberalisme yang bertentangan dengan jiwa dan semangat konstitusi Indonesia.
[dem]
