Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera lengser dari kursi kekuasaan beberapa hari lagi. Telah banyak kebijakan yang ditelurkan SBY selama dua periode atau 10 tahun kepemimpinannya.
Namun, tak sedikit pula kebijakan yang gagal berjalan dengan baik. Termasuk juga dalam kebijakan politik luar negeri.
"Indonesia sangat aktif mengikuti berbagai forum kerja sama internasional baik dalam G20, APEC, WTO, maupun ASEAN. Namun, keterlibatan tersebut masih belum mampu memenangkaan kepentingan nasional," ungkap aktivis Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri (ICFP) Khoirun Nikmah dalam diskusi bertajuk 'Rapor Merah Kebijakan Luar Negeri SBY' di restoran Dapur Selera, Tebet, Jakarta (Minggu, 12/10).
Bahkan, kebijakan luar negeri yang dikomitmenkan SBY justru banyak membawa kerugian bagi Indonesia. Baik dari sisi kerja sama ekonomi, politik, dan penegakan hak asasi manusia.
Karenanya, klaim keberhasilan peran diplomasi Indonesia yang ditunjukkan dalam keaktifan Presiden SBY di berbagai forum internasional adalah semu.
"Itu adalah klaim yang semu dan tidak mendasar. Sebab, tidak mendatangkan manfaat bagi rakyat Indonesia," kata Nikmah.
Selain itu, kebanggaan SBY sebagai Cho-Chair dalam High Level Panel of Eminent Person of Post 2015 Development Agenda, Ketua ASEAN tahun 2011, Ketua APEC tahun 2013, dan tuan rumah KTM WTO 2013, serta secara reguler menyelenggarakan Bali Democracy Forum sejak 2008 tak lebih dari sekedar pencitraan.
"Forum demokrasi di Bali itu ironis karena digelar pada saat demokrasi di Indonesia berada dalam ancaman setelah UU Pilkada mengakhiri era pilkada langsung yang demokratis," jelas Nikmah.
Berikut 10 rapor merah kebijakan politik luar negeri SBY versi ICFP dan koalisinya:
1. Gagal melindungi buruh migran
2. Pemenuhan pangan bergantung impor
3. Ekspor berbasis eksploitasi sumber daya alam
4. Investasi lebih berpihak kepada korporasi ketimbang politik
5. Diplomasi perubahan iklim minim implementasi di dalam negeri
6. Ekstraktif industri dan tunduknya negara terhadap korporasi raksasa dan multinasional
7. Transparansi dan akuntabilitas sektor sumber daya alam dan ekstraktif masih jauh dari harapan
8. Ketiadaan komitmen pemerintah dalam mendorong penghormatan standar HAM dan perlindungan buruh anak pada rantai pasokan barang dan jasa
9. Tidak mampu menangani pelarian dan penghindaran pajak
10. Diplomasi kerja sama ekonomi yang semakin mendorong liberalisasi dan merugikaan petani, nelayan, buruh, perempuan, dan usaha rakyat kecil.
[ian]
