Berita

JOKOWI/NET

Lima Nasihat Buat Jokowi

MINGGU, 12 OKTOBER 2014 | 08:24 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

BANYAK kalangan memprediksi pemerintahan Jokowi akan mengalami gangguan yang berasal dari internal dan eksternal. Dari internal maksudnya dari orang-orang sekitarnya, yaitu para elit dan partai-partai pendukungnya, sedangkan gangguan dari eksternal berasal dari parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.

Potensi gangguan yang berasal dari internal katanya bisa datang dari ketidakcocokan antara Jokowi dengan Jusuf Kalla, karena itu sekarang berkembang wacana supaya ada pembagian tugas yang jelas antara presiden dengan wapres.

Wapres katanya diminta supaya tidak ikut campur dalam urusan ekonomi dan kursi calon menteri, tapi sebaiknya diberikan tanggungjawab untuk menangani persoalan Kesra saja.


Apa akibat yang akan timbul? Pemerintahan Jokowi tidak akan efektif. Goncangan politik akibat berbagai manuver yang berasal dari internal dan eksternal dan kombinasi berbagai kasus hukum akan sangat fatal akibatnya, sehingga diprediksi dalam waktu dua tahun bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi bakal gulung tikar. Katanya ibarat lapak kakilima yang kena gusur tramtib.

Indikatornya setidaknya sudah bisa terlihat misalnya dari trend anjloknya nilai rupiah terhadap dolar, mengempesnya ekspektasi asing dan animo para investor, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang dipicu oleh rencana kenaikan harga BBM, makin terpuruknya penegakan hukum, dan sejumlah indikator lain yang menyusahkan kehidupan mayoritas rakyat negeri ini.

Apa yang dibutuhkan Jokowi sekarang?

Pertama, Jokowi dan para elit serta partai-partai pendukungnya harus segera mengubah pola komunikasi politik terhadap Koalisi Merah Putih, termasuk harus fleksibel untuk membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan punya reputasi di bidangnya masing-masing, misalnya dalam bidang ekonomi.

Jokowi harus punya figur pendamping yang tepat untuk mendapatkan advis perekonomian nasional yang benar-benar pro rakyat, bukan para ekonom berkelas pembisik yang proneolib dan berkelas jongos kepentingan asing.

Dua, deal atau tawaran kursi kabinet kepada partai-partai anggota Koalisi Merah Putih tidak akan efektif, sebab mereka sudah punya mainan sendiri, yaitu menguasai parlemen, mulai dari pimpinan, fraksi, sampai komisi-komisi.

Tiga, Perlu ada komunikasi (silaturrahim) antara Jokowi dengan para pengasuh Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Prabowo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dan Amien Rais.

Empat, Megawati sebagai queen maker sebaiknya mengubah pula pola komunikasi politiknya yang selama ini terkesan tertutup sehingga ada dugaan cenderung feodal.

Lima, wajah kabinet Jokowi akan jadi penentu apakah akan direspon secara positif oleh masyarakat luas atau akan mendapatkan reaksi negatif dan kecaman lantaran merupakan hasil transaksi dan diisi oleh figur-figur bermasalah, dalam arti tidak bersih, tidak punya integritas, dan tidak berkompeten.

Banyak kalangan yakin wajah buruk kabinet Jokowi hanya akan mempercepat kejatuhan pemerintahan Jokowi, karena itu ibarat ungkapan: "jangan menggali kubur sendiri karena kesalahan memilih menteri".

Jokowi masih punya cukup waktu untuk menata kembali semua kekeliruan. Jangan gamang, jangan galau, jangan mencla-mencle, dan jangan hiraukan pembisik yang mengejar kepentingan sesaat. Situasi masih bisa diubah dengan cara-cara elegan, seperti halnya ungkapan "menangkap ikan di air jernih tanpa membuat air menjadi keruh".’ [***]

Penulis merupakan pengasuh rubrik Vox Populi Harian Rakyat Merdeka

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya