Berita

ilustrasi/net

Wajar Saja Bila Kenaikan Harga BBM Jadi Isu Politik

MINGGU, 12 OKTOBER 2014 | 04:43 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Analis salah bila berpandangan nilai rupiah melemah atau anjlok gara-gara situasi politik di DPR. Nilai rupiah anjlok karena kembalinya dolar ke Amerika Serikat.

"Tapi ada spekulasi yang mengkhawatirkan Jokowi tidak bisa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) kalau dia tidak menguasai parlemen. Nah ini spekulasi yang salah karena di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) beberapa tokoh setuju BBM dinaikkan. Tapi gak semuanya setuju," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H Wibowo, beberapa waktu lalu (Sabtu, 11/10).

Ke depan, lanjut Dradjad, itu akan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan BBM-nya pemerintah Jokowi-JK. Kalau kebijakannya bagus, maka pasti akan didukung. Sebaliknya, kalau kebijakannya hanya menaikkan harga BBM tanpa memperhitungkan efeknya terhadap ketidakmerataan ekonomi, mungkin saja akan ditolak parlemen.


"Tapi bahwa isu BBM akan menjadi isu politik ya wajar. SBY 10 tahun merasakan itu kan. Namun bukan berarti isu ini akan berujung pada gejolak politik, penjegalan, gak ada ke arah itu," ungkap Dradjad.

Dradjad, yang juga ekonom senior ini mengingatkan, beberapa tokoh kunci KMP itu juga sangat tergantung pada bursa saham.

"Bang ARB kalau harga saham anjlok, Bakrie Brothers kasihan kan. Hary Tanoe juga rugi kalau harga saham anjlok. Hasyim rugi kalau harga saham anjlok. Beberapa di KMP itu kan juga bermain dalam pasar keuangan. Saya pribadi profesi saya juga di pasar keuangan. Kalau pasar keuangan ambruk, saya juga rugi.

Artinya, lanjut Dradjad lagi, rasionalitas di dalam pengambilan kebijakan itu akan muncul sehingga tidak ada perlu yang dikhawatirkan. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya