. Menaikkan harga BBM Rp 3500 per liter bukanlah solusi cerdas yang harus dipilih Jokowi untuk menyelamatkan defisit APBN. Alih-alih itu, solusi yang dimajukan sejumlah ekonom yang bernaung di Rumah Transisi ini justru akan membuat umur pemerintahan Jokowi tidak akan sampai lima tahun.
"Jokowi harus cermat betul. Kalau dinaikkan Rp 3.500 maka harga premium menjadi Rp 10.000, dan harga kenaikan ini lebih tinggi dari economic cost (biaya produksi) yang hanya Rp 8400. Ini sama saja pemerintah melawan konstitusi, dan bukan tidak mungkin presiden akan diimpeach," papar ekonom senior DR. Rizal Ramli ketika menjadi pembicara dalam Saresehan Indonesia bertajuk "Siap Sambut Presiden ke-7; Perbaiki Tata Kelola Migas, Tolak Kenaikan Harga BBM" di Universitas Riau, Pekanbaru (Sabtu, 11/10).
Jokowi, menurut Rizal Ramli, harus ingat bahwa Mahkamah Konstitusi telah membatalkan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2011 tentang Migas beberapa waktu lalu. MK memutuskan bahwa penetapan harga minyak dan gas bumi berdasarkan mekanisme harga pasar bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika dinaikan dengan alasan harga pasar maka pemakzulan Jokowi memiliki dasar.
"Kalau dinaikkan terlalu tinggi, bisa-bisa seminggu (setelah menaikkan harga BBM) langsung diimpeach," sambung dia.
Sebaliknya, Menteri Perekonomian era pemerintahan Abdurrahman Wahid ini menambahkan, ada banyak solusi cerdas yang bisa ditempuh Jokowi untuk menyelamatkan APBN selain dengan cara menaikkan harga BBM subsidi. Langkah itu antara lain, memberantas mafia migas, membangun kilang minyak, menekan cost recovery dan revaluasi BUMN.
Jika mafia migas diberantas maka kerugian 10 miliar dolar AS atau 100 triliun yang dialami negara tiap tahun tak akan terjadi lagi. Sementara dengan membangun tiga kilang minyak baru berkapasitas 200 ribu barel maka biaya produksi bbm bisa ditekan hingga setengahnya.
"Jika kita perintahkan 130 an BUMN melakukan revaluasi aset, maka aset BUMN akan naik 2-3 kali dari aset awal. Jika sisa dari selisih revaluasi dimasukkan modal maka modal BUMN kita bisa naik sekitar Rp 45o triliun hingga Rp 900 triliun. Kalau sudah seperti ini maka borrowing capacity nya bisa di atas 100 miliar dolar AS, atau setara 100 triliun," pungkas Rizal Ramli yang beberapa tahun terakhir menjadi penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa.
[dem]
