. Kata-kata 'tidak paham' yang diucapkan Jokowi menjawab ancaman Hashim Djojohadikusumo punya nuansa dan makna yang tidak sederhana. Kata-kata itu adalah "sanepo" atau "pasemon" alias kritik halus. Bagi yang paham bahasa Jawa, jika diletakkan dalam konteks tertentu "sanepo" atau "pasemon" justru bermakna sebaliknya.
Demikian disampaikan pengamat politik Muhammad AS Hikam melalui akun facebooknya (Kamis, 9/10). Bisa jadi, kata dia, Jokowi memang tidak paham dengan pemikiran Hashim, Waketum DPP Gerindra, yang akan menggunakan kekuatan untuk menginvestigasi dan menghambat pemerintahan mendatang. Namun ketidakpahaman Jokowi ini, dalam pemahaman Hikam, bermakna justru Hasjim yang tidak paham dengan masalah ketatanegaraan.
"Pemikiran seperti itu jelas-jelas kontradiktif dengan tujuan bernegara," katanya.
Menurut Hikam, jika Hasjim yang merupakan adik Prabowo dan kubu KMP bermaksud memakai kekuatan yang dimilikinya untuk menginvestigasi dan menghambat pemerintahan Jokowi, maka berarti tujuan keduanya berlawanan dengan tujuan dan etika bernegara.
Menurut Hikam, Hasjim salah memahami kekuatan oposisi dalam sistem demokrasi yang dianut oleh Konstitusi RI. Oposisi adalah parter dan sekaligus pengawas pihak yang berkuasa agar kepentingan rakyat, bangsa dan negara dapat diselenggarakan dengan baik dan tepat. Sementara dalam kerangka berfikir Hasjim, politik dan kenegaraan tak terlepas dari kepentingan partai, koalisi partai, dan bahkan pribadi-pribadi.
Karena pemahaman salah ini bukan tidak mungkin dan tidak aneh jika nanti Hasjim bicara tentang 'harga' yang harus dibayar oleh Jokowi. Jika ini terjadi maka bisa dimaknai Jokowi dan PDIP diminta bertanggungjawab terkait proses dan hasil pergulatan politik sebelum dan pasca-Pilpres yang bermuara pada konstelasi politik di Parlemen saat ini.
Semua orang tahu, misalnya, pihak Hasjim berkontribusi besar bagi keberhasilan Jokowi dan Ahok saat mereka menjadi cagub dan cawagub DKI. Bukan saja terkait dukungan politik partai Gerindra kepada PDIP, tetapi juga dukungan finansial bagi pasangan ini. Oleh karenanya, pencapresan Jokowi yang kemudian disusul dengan kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014, tentu merupakan pukulan berat dan bahkan sikap 'penghianatan' yang dilakukan oleh Jokowi maupun PDIP.
Jokowi dan PDIP dianggap tidak menepati janji. Jokowi dianggap tidak menyelesaikan tugas sebagai Gubernur selama 5 tahun sedang PDIP malah mengajukan Jokowi sebagai capres yang menjadi pesaing dan mengalahkan Prabowo.
Hikam melihat implikasi dari ini semua tentu tidak bisa diabaikan dalam politik dan kenegaraan di depan. Pertarungan dua paradigma berfikir ini akan ikut mewarnai wacana dan praksis perpolitikan Indonesia yang akan datang. Para penyelenggara negara dan rakyat Indonesia, sebagai pemangku kepentingan utama dalam kehidupan bernegara, sudah seyogyanya memahami implikasi pertarungan ini bagi perkembangan bangsa dan negara.
"Ini berarti pula bahwa keterlibatan dan kepedulian mereka thd perkembangan politik akan sangat menentukan apakah Indonesia akan aman dan damai serta produktif, ataukah sebaliknya penuh dengan gonjang-ganjing dan berbagai kerawanan," demikian Hikam.
