Berita

abraham samad

Sprindik Palsu Beredar Karena Abraham Samad "Ember"

SELASA, 07 OKTOBER 2014 | 19:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah membantah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Ketua DPR, Setya Novanto. Meski begitu, KPK hendaknya berkaca dan mawas diri dengan beredarnya sprindik palsu tersebut.

"KPK adalah lembaga penegak hukum, jangan sampai terjebak dalam arus politik," terang pengamat hukum dari The Indonesian Reform, Martimus Amin, (Selasa, 7/10).

Sebab, sambung Martimus, acap kali komisoner KPK mengomentari soal politik, sesuatu yang bukan domainnya. Misalnya, Ketua KPK Abraham Samad yang mengaku kecewa atas pemilihan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI. Kegenitan Abraham Samad itulah yang dikuatirkan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan menyebarkan sprindik palsu atas nama Setya Novanto.

"Sebelumnya ramai diberitakan tekanan politik KPK dan sprindik bocor Anas urbaningrum. Juga isu pencapreskan Abraham Samad pada Pilpres lalu," tandasnya.

Menurutnya, karena kejadian banyak pihak meragukan independensi dan profesionalisme KPK dalam menjalankan tugasnya. Bahkan sampai ada yang mengingatkan pimpinan KPK bukan sebagai pengamat politik.

Makanya tak heran juga, menjadikan sepak terjang pimpinan KPK kontra produktif dan menimbulkan antipati publik. Padahal, dengan kewenangan dan anggarannya yang sangat besar, seharusnya KPK mampu memainkan peran staregisnya mencegah dan menindak kejahatan korupsi.

"Tetapi, kenyataannya kasus diungkap KPK masih urusan kecil-kecil saja. Dari gubernur, bupati, walikota yang digrebek menerima suap sampai ketum parpol yang memberangkatkan anggota masyarakat naik haji dengan anggaran biaya dinas (haji Abidin)," ungkapnya.

Sejauh ini, pengungkapan kasus oleh KPK itu miris sekaligus menggelikan. Masih kelas teri. Ikan besarnya seperti mafia Istana, BLBI, Century, kasus Hambalang tidak tersentuh sampai saat ini. "Kinerja tindak pencegahan pun tidak mempunyai efek, kejahatan korupsi semakin hebat. Ironisnya KPK malah menikmati iklim korupsi sebagai akrobat politik," tandasnya. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Promosi Doktor Bahlil Lahadalia dan Kegaduhan Publik: Perspektif Co-Promotor

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:56

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

UPDATE

Gali Potensi, Pemuda Diharapkan Raih Peluang Dunia Digital

Kamis, 31 Oktober 2024 | 14:02

Pelaku Mutilasi di Jakut Ditangkap di Rumahnya

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:55

Mendagri Tugasi Ribka Haluk Urus Papua dan Bima Arya Dukcapil

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:51

Pendapatan Terus Merosot, Dropbox akan PHK 20 Persen Tenaga Kerja

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:42

Senator Jabar Ajak Stakholder Aktif Wujudkan Pilkada Berkualitas

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:38

Maarten Paes Sabet Penghargaan Save of The Year di MLS

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:27

Apindo Keberatan UMP 2025 Naik 10 Persen, Pengusaha Usulkan Formula Ini

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:24

Ini Detik-detik Mobil tvOne Diseruduk Truk di Tol Pemalang

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:20

DKPP Minta Penyelenggara Pemilu Satu Frekuensi Menjaga Integritas

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:05

Xiaomi Luncurkan HyperOS 2, Sistem Operasi yang Dibanjiri Ai

Kamis, 31 Oktober 2024 | 13:00

Selengkapnya