Berita

Politik

PEMILIHAN PIMPINAN MPR

Hujan Interupsi, Politisi PAN Bicara Sementara Aria Bima Terus Nyerocos

SELASA, 07 OKTOBER 2014 | 12:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para politisi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di MPR RI menghujani Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Maimanah Umar dari DPD dan Ade Rezki Pratama dari Fraksi Gerindra dengan interupsi bertubi-tubi.

Dalam jam pertama rapat dimulai, Ruang Rapat Paripurna I Gedung MPR/DPR, Jakarta sudah panas dengan adu serang lewat kata-kata.

Intinya, para politisi dari Koalisi Merah Putih meminta rapat paripurna diskors dengan berbagai alasan, salah satunya untuk melanjutkan rapat konsultasi. Pasalnya, masih banyak usulan berkembang terkait nama-nama dalam paket yang diajukan untuk menjadi pimpinan MPR.


Di sisi lain, politisi dari Koalisi Indonesia Hebat di bawah komando PDI Perjuangan meminta rapat paripurna dilanjutkan karena sudah ada keputusan dari rapat konsultasi pimpinan fraksi dan DPD kemarin malam.

Keributan juga terjadi ketika politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, berbicara. Ada beberapa poin yang disebutkannya dan intinya meminta rapat paripurna dihentikan sementara untuk dilanjutkan ke rapat konsultasi.

Namun, kesempatan berbicara dari Saleh dianggap ilegal dan terus menerus diganggu oleh politisi PDI Perjuangan, Aria Bima. Ia mengatakan, Saleh tidak mendapat izin dari Ketua Sidang sebelum melontarkan pendapat. Sedangkan rekan-rekan Saleh dan sebagian anggota DPR yang duduk di sekitarnya membela politisi PAN dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu sudah mendapatkan izin dari pimpinan sidang.

"Sudah dapat izin bicara belum? Anda harus tahu aturan, sudah dapat izin bicara belum? Ini pernyataan liar, Ketua," seru Aria Bima berulang-ulang menyelak kesempatan Saleh.

Sedangkan sebagian anggota DPR lain berteriak "Sudah dapat izin!"

Saleh pun sampai berdiri di tempatnya untuk melanjutkan kesempatan berpendapatnya sampai akhir.

Hujan interupsi sampai sekarang masih terus berlangsung dan kembali menunjukkan ketidakdewasaan berpolitik para anggota Dewan yang sudah dipilih langsung oleh rakyat. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya