Berita

Politik

PEMILIHAN PIMPINAN MPR

Hujan Interupsi, Politisi PAN Bicara Sementara Aria Bima Terus Nyerocos

SELASA, 07 OKTOBER 2014 | 12:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para politisi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di MPR RI menghujani Rapat Paripurna MPR yang dipimpin Maimanah Umar dari DPD dan Ade Rezki Pratama dari Fraksi Gerindra dengan interupsi bertubi-tubi.

Dalam jam pertama rapat dimulai, Ruang Rapat Paripurna I Gedung MPR/DPR, Jakarta sudah panas dengan adu serang lewat kata-kata.

Intinya, para politisi dari Koalisi Merah Putih meminta rapat paripurna diskors dengan berbagai alasan, salah satunya untuk melanjutkan rapat konsultasi. Pasalnya, masih banyak usulan berkembang terkait nama-nama dalam paket yang diajukan untuk menjadi pimpinan MPR.


Di sisi lain, politisi dari Koalisi Indonesia Hebat di bawah komando PDI Perjuangan meminta rapat paripurna dilanjutkan karena sudah ada keputusan dari rapat konsultasi pimpinan fraksi dan DPD kemarin malam.

Keributan juga terjadi ketika politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, berbicara. Ada beberapa poin yang disebutkannya dan intinya meminta rapat paripurna dihentikan sementara untuk dilanjutkan ke rapat konsultasi.

Namun, kesempatan berbicara dari Saleh dianggap ilegal dan terus menerus diganggu oleh politisi PDI Perjuangan, Aria Bima. Ia mengatakan, Saleh tidak mendapat izin dari Ketua Sidang sebelum melontarkan pendapat. Sedangkan rekan-rekan Saleh dan sebagian anggota DPR yang duduk di sekitarnya membela politisi PAN dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu sudah mendapatkan izin dari pimpinan sidang.

"Sudah dapat izin bicara belum? Anda harus tahu aturan, sudah dapat izin bicara belum? Ini pernyataan liar, Ketua," seru Aria Bima berulang-ulang menyelak kesempatan Saleh.

Sedangkan sebagian anggota DPR lain berteriak "Sudah dapat izin!"

Saleh pun sampai berdiri di tempatnya untuk melanjutkan kesempatan berpendapatnya sampai akhir.

Hujan interupsi sampai sekarang masih terus berlangsung dan kembali menunjukkan ketidakdewasaan berpolitik para anggota Dewan yang sudah dipilih langsung oleh rakyat. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya