Berita

Politik

DIRUT PERTAMINA?

Jokowi, Jangan Angkat Orang yang Pernah Jadi Pasien KPK!

SELASA, 07 OKTOBER 2014 | 03:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penolakan terhadap sosok Ari Soemarno yang digadang-gadang kembali menjadi direktur utama Pertamina terus mengalir. Integritas Ari yang diragukan karena pernah berurusan dengan KPK jadi salah satu alasan penolakan.

"Untuk menjaga integritas lembaga BUMN seperti Pertamina, pokoknya calon dirutnya haruslah orang yang tidak pernah diperiksa KPK," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Senin, 6/10).

Ari pernah diperiksa KPK terkait kasus suap program penundaan penerapan bensin bebas timbul pada 2005. Pejabat Pertamina dan Dirjen Migas pada waktu itu diduga menerima suap sebesar 8 juta dolar AS atau kurang lebih Rp 80 miliar dari Innospec Ltd. Saat kasus ini bergulir Ari menjabat Dirut Pertamina. KPK sendiri memastikan saat ini kasus suap dari Innospec. Ltd masih dalam proses penyidikan.


Menurut Ucok sangat penting menempatkan seseorang yang terbebas dari jeratan hukum untuk dijadikan petinggi Pertamina mengingat perusahaan energi terbesar di Indonesia tersebut merupakan perusahaan penyumbang devisa terbesar bagi negara yang sering kali dijadikan sapi perahan untuk memenuhi kantong-kantong pribadi. Menurut dia, jika nanti Ari benar-benar yang dipilih, maka janji akan memberantas mafia migas yang disampaikan Jokowi saat kampanye Pilpres lalu terbukti hanya isapan jempol belaka.

"Apalagi pernah diperiksa atau menjadi pasien KPK baik sebagai saksi atau apapun. Intinya harus orang yang tidak pernah diperiksa," demikian Ucok.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya