Berita

Politik

DIRUT PERTAMINA?

Jokowi, Jangan Angkat Orang yang Pernah Jadi Pasien KPK!

SELASA, 07 OKTOBER 2014 | 03:03 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penolakan terhadap sosok Ari Soemarno yang digadang-gadang kembali menjadi direktur utama Pertamina terus mengalir. Integritas Ari yang diragukan karena pernah berurusan dengan KPK jadi salah satu alasan penolakan.

"Untuk menjaga integritas lembaga BUMN seperti Pertamina, pokoknya calon dirutnya haruslah orang yang tidak pernah diperiksa KPK," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Senin, 6/10).

Ari pernah diperiksa KPK terkait kasus suap program penundaan penerapan bensin bebas timbul pada 2005. Pejabat Pertamina dan Dirjen Migas pada waktu itu diduga menerima suap sebesar 8 juta dolar AS atau kurang lebih Rp 80 miliar dari Innospec Ltd. Saat kasus ini bergulir Ari menjabat Dirut Pertamina. KPK sendiri memastikan saat ini kasus suap dari Innospec. Ltd masih dalam proses penyidikan.


Menurut Ucok sangat penting menempatkan seseorang yang terbebas dari jeratan hukum untuk dijadikan petinggi Pertamina mengingat perusahaan energi terbesar di Indonesia tersebut merupakan perusahaan penyumbang devisa terbesar bagi negara yang sering kali dijadikan sapi perahan untuk memenuhi kantong-kantong pribadi. Menurut dia, jika nanti Ari benar-benar yang dipilih, maka janji akan memberantas mafia migas yang disampaikan Jokowi saat kampanye Pilpres lalu terbukti hanya isapan jempol belaka.

"Apalagi pernah diperiksa atau menjadi pasien KPK baik sebagai saksi atau apapun. Intinya harus orang yang tidak pernah diperiksa," demikian Ucok.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya