Berita

ilustrasi/net

PDIP: Musyawarah Jalan Terbaik Menjaga Persatuan Bangsa

SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 16:39 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Jalan Musyawarah dalam menentukan pimpinan MPR sebagaimana diusulkan partai koalisi pendukung Jokowi-JK merupakan pilihan yang menyatu dengan tradisi demokrasi Indonesia.

"Dari namanya Majelis, yang merupakan tempat dimana rakyat melakukan permusyawaratan melalui para wakilnya saja, menunjukkan kuatnya harapan para pendiri republik untuk menempatkan MPR sebagai representasi jati diri demokrasi Indonesia," kata Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, beberapa saat lalu (Senin, 6/10).

Hasto mengimbau fraksi-fraksi di DPR juga melihat bahwa musywarah merupakan jalan terbaik. Para anggota dewan harusnya menunjukkan kepada rakyat, setelah berbagai ketegangan di DPR, bahwa elite politik bangsa ini bisa berdemokrasi dengan santun dan penuh keadaban politik.


"Pemilihan paket pimpinan dengan cara aklamasi yang meluruhkan unsur DPD, koalisi pendukung Prabowo, dan koalisi pendukung Jokowi-JK masih terbuka lebar. Disinilah rakyat akan menilai sikap kenegarawanan elit politiknya," tandas Hasto.

Dia juga menekankan bahwa usulan Ketua MPR yang berasal dari unsur DPD RI juga sejalan dengan sikap politik Jokowi-JK yang ingin mengedepankan konsepsi Trisakti, melalui pendekatan pembangunan dari daerah.  Karenanya, atas gagasan musyawarah mufakat dengan mengintegrasikan seluruh komponen bangsa dalam Pimpinan MPR tersebut, maka gagasan yang melekat dengan tradisi musyawarah itu sudah layaknya didukung.

"Mereka yang tidak setuju dengan tradisi musyawarah, Berarti memang menyimpan agenda tersembunyi terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia yang bisa kembali pada praktek Orde Baru," demikian Hasto Kristiyanto. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya