Berita

SALEH DAULAY/NET

PEMILIHAN KETUA MPR

Ketua DPP PAN: Voting Juga Demokratis!

SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 13:23 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Mekanisme pemilihan pimpinan MPR semestinya tidak perlu diperdebatkan. Selain sudah termaktub di dalam UU MD3, rujukan historis dan landasan yuridis-nya pun sangat jelas.

Karena itu, kata anggota DPR yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, pendapat yang menyatakan bahwa pemilihan pimpinan MPR tidak bisa dilakukan melalui voting jauh dari akar historis dan tidak memiliki pijakan yuridis.

Secara historis, lanjut Saleh, tahun 1999 dan 2004 pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan cara voting. Ternyata, hasilnya cukup baik bagi semua. Bahkan, pimpinan MPR hasil pemilu 1999 dinilai paling produktif dan berhasil melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali.


Selain akar historis, ungkap Saleh, pemilihan pimpinan MPR dengan suara terbanyak juga memiliki pijakan yuridis. Pasal 2 ayat 3 UUD 1945 secara eksplisit dan tegas menjelaskan bahwa segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak."  Dengan demikian, tidak ada sedikit pun persoalan jika MPR memutuskan untuk memilih pimpinan lewat mekanisme voting.

"Kalau bisa musyawarah dan mufakat, tentu itu sangat baik. Tetapi kalau ada perbedaan pendapat, apakah akan tetap ditunggu untuk mufakat? Tentu jika tidak ada kata mufakat, mekanisme yang bisa ditempuh adalah lewat voting. Itu juga demokratis. Sama dengan pemilu dimana semua rakyat diminta untuk voting dalam menentukan anggota DPR dan presiden dan wapres," kata Saleh kepada beberapa saat lalu (Senin, 6/10).

Selain itu, di dalam persidangan, imbau Saleh, hendaknya nilai-nilai ketimuran yang santun, sopan, dan saling menghormati harus tetap dikedepankan. Kalaupun ada perbedaan pandangan, bisa disalurkan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tatib yang ada. Tujuan baik bisa jadi tercemar bila disampaikan dengan cara yang tidak baik.

"Kalau soal walk out, itu adalah hak setiap anggota DPR/MPR. Walk out itu kan sama artinya dengan memilih untuk tidak memilih. Jadi pilahan mereka adalah memilih untuk tidak menggunakan hak suara. Pilihan seperti ini juga harus dihargai dan dihormati," demikian Saleh. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya