Berita

mega dan sby/net

Politik

NCID: Sama-sama Pemberi Harapan Palsu, Mega dan SBY Tidak Akan Bisa Kerjasama

SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 13:00 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sikap saling curiga antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri yang menyebabkan keduanya tidak akan pernah bisa rukun.

Kecurigaan Megawati kepada SBY dan juga sebaliknya, didasari pengalaman mereka berdua yang tercatat dalam sejarah perpolitikan Indonesia kerap memberikan harapan palsu.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman.
 

 
"Pertama, SBY memberikan harapan palsu kepada Megawati di 2004, di mana ia mengatakan tidak akan maju di Pilpres. Megawati merasa di atas angin, eh ternyata SBY akhirnya maju dan mengalahkan Megawati," kata Jajat dalam rilis yang diterima redaksi (Senin, 6/10).

"Kedua, Megawati memberikan harapan palsu kepada Prabowo di 2009, dengan menandatangani Perjanjian Batu Tulis yang isinya memberikan tiket kepada Prabowo untuk maju sebagai calon Presiden di 2014. Ternyata Perjanjian Batu Tulis yang bermeterai dilanggar oleh Megawati," tambahnya.

Jajat menilai, sikap Megawati yang enggan bertemu SBY merupakan hal wajar. Pasalnya, untuk kesekian kalinya Megawati dan PDIP kembali dirugikan secara politik akibat manuver SBY dan Demokrat di parlemen. Padahal, PDIP adalah pemenang pemilu dan Pilpres 2014, tapi faktanya PDIP gagal menduduki pimpinan DPR.

"Sebagai catatan, UU MD3 merupakan produk DPR periode 2009-2014 dengan mayoritas suara parlemen dikuasai oleh Demokrat," ujarnya.

Jajat pun menuding Koalisi pendukung Jokowi-JK atau Koalisi Indonesia Hebat merupakan koalisi pemberi harapan palsu. Faktor ini disebabkan sikap dari para pimpinan partai politik pendukung Jokowi-JK yang tidak pernah konsisten pada ucapannya.

Dia mengingatkan, tak kurang dari Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan bahkan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla tercatat di media massa pernah menyerukan penghapusan Pilkada Langsung akibat dampaknya yang buruk. Tapi, belakangan mereka seolah jadi pahlawan mendukung penuh Pilkada Langsung.

"Contohnya, mengenai dukungan UU pemilihan Kepala Daerah dan koalisi tanpa syarat, sehingga kemungkinan SBY dan Demokrat bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sangatlah kecil”, tutup Jajat. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

TNI Siap Turunkan Penerjun Khusus Padamkan Api Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:50

KDKMP Upaya Merebut Kedaulatan Rakyat Atas Pasar

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:34

Pemerintah Kembali Kirim Bantuan ke NTT dan Kalimantan, dari Logistik hingga 500 Mesin Pompa Air

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:30

Sri Purwanti Bangun Bisnis Kuliner Halal Citarasa Nusantara di Taiwan

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:26

Rupiah Melemah, Sanksi Baru AS ke Iran jadi Biang Kerok

Senin, 24 Agustus 2026 | 17:13

Prabowo Dorong Uji Coba Ubi Bombing untuk Atasi Karhutla

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:43

El Nino Sangat Kuat, Jangan Bakar Lahan untuk Land Clearing

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:42

Rumor 62,2 Persen Saham BYAN Warning bagi Pasar Modal

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Pencemaran Berulang, DPR Desak Sumber Limbah Pencemar Kali Bekasi Diusut

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:40

Bioskop Jaksinema Hadir di Pasar Rumput, Tiket Cuma Rp15 Ribu

Senin, 24 Agustus 2026 | 16:28

Selengkapnya