Berita

ilustrasi/net

Keserakahan di DPR Jangan Terulang di MPR

SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 10:29 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) malam nanti (Senin, 6/10), direncenakan akan memilih sosok ketua dan para wakil ketua. 

Seperti pola yang terjadi di penentuan pimpinan DPR bahkan alat kelengkapan DPR, Koalisi Merah Putih akan tetap fight mendudukkan elit-elit parpol pengusung pasangan Prabowo-Hatta menjadi pucuk pimpinan. Bahkan skenario komposisi personil pimpinan MPR sudah beredar di media. Nurhayati Asegaf dari Demokrat didapuk menjadi Ketua MPR, sedangkan para wakil ketua MPR akan diisi oleh kader PPP, Golkar, Gerindra, dan PKS.

Kalau model penguasaan seperti di DPR, maka bisa jadi Koalisi Indonesia Hebat akan gigit jari lagi.


Pengamat komunikasi politik, Ari Junaedi, mengakui kebuntuan komunikasi yang dialami koalisi pengusung Jokowi-JK di proses pemilihan DPR tidak boleh terulang lagi. Elit-elit PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura harus melibatkan wakil DPD dan Koalisi Merah Putih untuk membentuk poros baru. Di saat yang sama, keserakahan di DPR jangan terulang lagi di MPR

"Tidak ada istilah kalah atau menang dalam proses pemilihan pimpinan MPR. Yang harus dikedepankan adalah kebersamaan untuk spirit memajukan MPR. Kalau elit-elit partai terlihat gamblang dan transparan menunjukkan syahwat politik di muka umum, maka persepsi publik menjadi negatif dengan ulah serakah politisi. Sungguh memalukan dan terlihat aroma sakit hatinya," kata Ari Junaedi kepada beberapa saat lalu (Senin, 6/10).

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, usulan koalisi Indonesia Hebat yang akan melibatkan wakil DPD dalam komposisi pimpinan MPR patut diapresiasi. Semangat kegotongroyongan dan kerbesamaan yang selama ini menjadi tradisi kepimpinan di DPR dan MPR telah diporak-porandakan dengan justifikasi keberadaan UU tentang kedudukan  MPR, DPD, DPR dan DPRD.

"Kita semua dipaksa melihat badut-badut politik yang berkilah demi hukum dan politik hanya demi jabatan. Saya khawatir, pendapat masyarakat soal nantinya jabatan ketua RW dan RT pun akan diambil oleh elit-elit politik akan menjadi terbukti walau ini hanya menjadi candaan masyarakat yang kecewa dengan ulah Koalisi Merah Putih," tandas Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) ini. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya