Berita

jokowi/net

Pro-Jokowi: Jangan Salahkan Rakyat Bila Bertindak Semaunya

SENIN, 06 OKTOBER 2014 | 08:31 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Produk UU Pilkada melalui DPRD dan berbagai manuver untuk memilih pimpin DPR RI serta berbagai kemungkinan skenario jahat untuk menunda atau mengganggu pelantikan Jokowi sebagai presiden RI ke 7 sudah mulai terendus.

"Elit politik mulai terjangkit poeple phobia atau anti rakyat. Demokrasi mau dijauhkan dari rakyat itu sendiri. Elit politik tidak memahami bahwa rakyat semakin cerdas, sadar dan maju," ujar Kata Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, beberapa saat lalu (Senin, 6/9).

Menurut Budi, pola pikir dan perilaku elit yang mencoba membonsai demokrasi dengan menarik gerak sejarah mundur kembali ke belakang. Padahal sejatinya, demokrasi harus semakin maju dan bertumbuh, dan demokrasi itu juga memerlukan tertib sosial.  


"Kalau elit berlaku semau nya sendiri, maka jangan salahkan rakyat kalau juga bertindak semau nya," jelas Budi.

Kata Budi lagi, Rencana keji dari koalisi jahat yang paling mutakhir adalah melakukan gangguan terhadap pelantikan presiden pilihan rakyat. Budi pun mengingatkan, bila sampai lembaga yang seharusnya melantik presiden tidak menjalankan tugasnya, maka jangan salahkan rakyat kalau mengambil oper peran tersebut.

"Ini sekaligus jadi catatan paling hitam bagi pemerintahan SBY, karena biar bagaimanapun sampai terjadi peralihan kekuasaan, tanggung jawab masih berada di pundak pemerintahan  SBY," demikian Budi. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya