Berita

joko widodo/net

Politik

Ilmuan Politik: Jokowi Gagal Maknai Kemenangan

MINGGU, 05 OKTOBER 2014 | 23:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, pesimis pemerintahan Jokowi-JK akan berjalan lancar jika gaya berpolitik Koalisi Indonesia Hebat tidak segera diperbaharui.

"Meski menang di pilpres, tapi secara politis Jokowi dan koalisinya gagal memaknai sebuah kemenangan. Ini akan terus berlanjut. Ini kekalahan merebut DPR yang menurut saya bodoh," ujar Arbi Sanit, Minggu (5/10).

"Pada akhirnya (pemerintahan Jokowi-JK) hanya akan seperti kerbau yang dicokok hidungnya oleh DPR dan terpaksa menuruti kemauan DPR diserat kemanapun KMP ingin menyeretnya," tambah dia.


Selain itu, lanjut Arbi, buntut dari kekalahan PDIP Cs dalam hal UU MD3 dan pemilihan pimpinan DPR, akan ada tuntutan dari elit koalisi Koalisi Indoensia Hebat yang semula di DPR minta bergabung di kabinet.

"Untuk apalagi para elit pendukung Jokowi-JK di DPR kalau hanya jadi anggota. Sebab semua posisi pimpinan DPR dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP). Maka tidak ada cara lain bagi Jokowi selain mengakomodir mereka dalam kabinet," tegasnya.

Hal ini, jelas Arbi, akan membuat pemerintahan Jokowi-JK semakin keteteran, karena di parlemen saja mereka tidak mampu menyaingi KMP, apalagi kalau mereka di pemerintahan.

"Yah bagaimana tidak diakomodir, lah wong mereka kalah dalam perebutan kursi pimpinan DPR. Mau tidak mau Jokowi harus mengakomodir mereka sebagai menteri (di pemerintahan). Jadi, pernyataan Jokowi bahwa elit politik tidak boleh rangkap jabatan, tidak akan bisa dilaksanakan dan dipenuhi Jokowi," ujarnya dilansir dari JPNN.

Arbi memprediksi, pemerintahan Jokowi diisi kader partai politik pendukungnya semua. "Jokowi megap-megap ditolak oleh anggota KMP meski sudah dibujuk dengan berbagai jabatan tidak ada yang menyeberang. Mereka ini sudah kalah di parlemen, kalau diakomodir di pemerintahan, maka Jokowi yang akan kocar-kacir," tandasnya. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya