Berita

Politik

Ari Soemarmo Tidak Pas Jadi Dirut Pertamina

MINGGU, 05 OKTOBER 2014 | 17:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Ari Soemarmo disebut-sebut bakal ditunjuk menjadi direktur utama PT Pertamina. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Ari Soemarno tak layak menempati posisi tersebut karena diduga terlibat berbagai dugaan kasus korupsi

"Artinya dia (Ari Soemarno) tidak pas untuk jabatan itu. Soalnya Jokowi kan pengennya memberantas mafia migas, bagaimana kok kemudian mengangkat orang lama," ujar Boyamin dalam keterangan pers yang diterima redaksi (Minggu, 5/10).

Ari Soemarno adalah mantan Dirut Pertamina sekaligus bekas Dirut PT Pertamina Energy Trading (Petral), anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor minyak. Ari Soemarno saat menjabat Dirut Pertamina pernah diperiksa KPK terkait kasus suap oleh Innospec. Ltd. dalam program penundaan penerapan bensin bebas timbul pada 2005 dimana pejabat pejabat Pertamina dan Dirjen Migas pada waktu itu terbukti menerima suap sebesar 8 juta dolar AS atau kurang lebih Rp 80 miliar dengan asumsi Rp 10.000 per 1 rupiah


Ada lagi kasus pengadaan minyak Zetapi dari Malaysia yang merugikan negara menurut perhitungan BPK sebesar Rp 427 miliar. Kemudian
Ari juga pernah diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus Depo BBM Balaraja, Tangerang, yang mengakibatkan kerugian Rp 600 miliar.

Ari sendiri pernah diperiksa KPK  terkait kasus dugaan suap pejabat pertamina. Ari diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo dalam dalam kasus suap oleh Innospec. Ltd, perusahaan energi asal Inggris.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan satu tersangka yakni mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo (SAM). Ia dijerat dalam dengan pasal 12 huruf a dan b Undang-undang no 31 tahun 1999 dan pasal 11 UU pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kasus ini berawal dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK untuk mengusut kasus dugaan suap dalam memperlancar program penundaan penerapan bensin bebas timbal di Indonesia. Untuk kebijakan itu Innospec Ltd terbukti telah menyuap sejumlah mantan pejabat migas Indonesia.

Pengadilan Inggris telah menjatuhkan sanksi denda kepada Innospec sebesar US$12,7 juta. Produsen zat tambahan bahan bakar TEL itu telah terbukti menyuap pejabat migas Indonesia sebesar  8 juta dolar AS. Suap itu diberikan agar Indonesia menunda penerapan bensin bebas timbal yang mestinya sudah dilakukan sejak tahun 1999.

Boyamin menyarankan agar bekas Walikota Solo itu memilih pembantunya dikabinet nanti yang tidak punya catatan-catatan kelam dalam adanya dugaan keterlibatan kasus korupsi.

"Apalagi kan punya catatan catatan, ini kan kelihatan, bahwa Pertamina itu ingin diputer balik keluarga Soemarno. Berarti omongkosong, soal Jokowi ingin berantas mafia migas, kok ngangkat orang lama yang tidak bersih," ungkapnya.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya