Untuk kondisi saat ini, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) tidak perlu dibubarkan karena masih memiliki peran penting dalam menyediakan pasokan minyak untuk Pertamina.
Petral juga, kata Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia (KMI), Iwan Ratman, tidak perlu dibubarkan karena persediaan BBM kita belum melebihi permintaan. Kalau pemerintah sudah berhasil membuat persediaan minyak lebih besar dari jumlah kebutuhan masyarakat, Petral bisa bubar dengan sendirinya karena tidak dibutuhkan lagi.
Menurut Irwan juga, pembubaran Petral hanya akan menambah masalah baru bagi pemerintahan Jokosi-JK apalagi bila pasokan BBM untuk kebutuhan dalam negeri tidak tersedia. Kalau dipaksakan bubar, tidak ada tanggung jawab untuk mengisi kebutuhan kilang BBM.
"Bisa kita bayangkan bila di setiap SBPU akan terjadi antrean panjang karena pasokan terbatas. Jadi, harus ada kajian secara komprehensif terlebih dulu karena bila dibubarkan justru berdampak kepada rakyat," kata Irwan, beberapa saat lalu (Minggu, 5/10).
Selama ini, lanjut dia, pembelian minyak oleh Petral dirasa tinggi karena adanya persaingan dalam mendapatkan minyak oleh berbagai pembeli sehingga membuat penjual dapat menentukan harga di atas rata-rata. Dalam dunia perdagangan, membeli minyak itu juga masalah kecepatan, persaingan tinggi dalam mendapatkan minyak sehingga harga jadi mahal daripada harga biasa.
"Sama halnya dalam praktik jual beli saham, kecepatan dan ketepatan memang sangat dibutuhkan, belum lagi persoalan dana yang harus tersedia secara cash," ungkap Irwan.
Untuk menghindari permainan harga minyak oleh para spekulan dan trader, lanjut Irwan, idealnya harus ada perjanjian jangka panjang antar negara-negara produsen minyak seperti Venezuela, Arab Saudi dan sebagainya. Perjanjian jangka panjang ini menjadi tugas presiden untuk melakukan pertemuan dengan kepala negara penghasil minyak.
"Karena itu, jangan kita menjadikan Petral sebagai terdakwa. Kalau Petral dibubarkan harus ada solusi penggantinya,†kata dia
.[wid]
