Berita

joko widodo/net

Politik

Jokowi Harus Ingat, KMP Bukan Tembok Baja

MINGGU, 05 OKTOBER 2014 | 11:58 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Presiden terpilih, Joko Widodo memang seyogyanya tidak membagi-bagi jatah menteri. Meski begitu, Jokowi harus bisa merangkul politisi dari Koalisi Merah Putih (KMP).

"Minimal ada beberapa partai yang ditarik dari KMP sehingga akhirnya Koalisi Indonesia Hebat bisa mayoritas di DPR," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa kepada , beberapa saat lalu (Minggu, 5/10).

Ardian berpandangan, Jokowi terancam menjadi lame duck president atau pemerintahan yang lumpuh karena parlemen dikuasai pihak lain, jika hal itu tidak dilakukannya. Untuk itulah, Jokowi, lanjut dia, perlu menunjuk operator politik handal yang menjadi komando untuk lobi-lobi KIH.


"KMP bukan tembok baja yang sulit di tembus, tetapi perlu orang yang khusus untuk melakukan itu," jelasnya.

Ketiadaan komando di KIH, jelas dia, justru membuat elemen dari KMP yang mendekat tidak tahu arah. Keadaan ini praktis membuat KMP kian terlihat solid.

Kemarin (Sabtu, 4/10), Jokowi dalam kunjungannya di Boyolali, Jawa Tengah, menepis spekulasi yang berkembang bahwa dirinya masih akan membuka pintu koalisi terhadap parpol-parpol dari KMP.

"Tidak ada itu jatah-jatahan menteri untuk Koalisi Merah Putih. Siapa yang bilang ada jatah menteri?" ketus Jokowi menjawab wartawan.[wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya