Komitmen Jokowi Tak Sediakan Kursi Menteri untuk KMP Layak Diacungin Jempol

. Komitmen presiden terpilih Jokowi untuk tidak "menyediakan" kursi menteri bagi Koalisi Merah Putih di porsi 16 kementerian bagi partai politik, layak mendapat dukungan.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi berpendapat komitmen Jokowi untuk tidak mengakomodasi lawan-lawan politik di kabinetnya cukup positif setelah melihat perkembangan politik terkini. Lebih-lebih, syahwat politik yang luar biasa dari barisan sakit hati di parlemen, harus dijawab Jokowi dengan kerja keras dan kerja cerdas untuk perbaikan nasib rakyat.

"Sebaiknya Jokowi lebih memberikan ruang bagi profesional murni untuk berkiprah di kabinet asalkan sosok yang terpilih harus benar-benar bersih dari unsur KKN. Tidak memberikan jatah kursi menteri bagi koalisi Merah Putih juga menegaskan komitmen awal Jokowi untuk tidak melakukan politik transaksional, " ujar Ari Junaedi kata RMOL beberapa saat lalu (Minggu, 5/10).

Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, politik bumi hangus yang dijalankan koalisi Merah Putih dengan tidak menyisahkan satu pun entah posisi ketua atau wakil ketua komisi di DPR hendaknya tidak dihadapi panik oleh Jokowi. Perlu juga diingat, jika koalisi Merah Putih sibuk menyolidkan partai-partai pendukungnya, maka Jokowi-JK harus tetap merawat dukungan dari rakyat.

"Buatlah dan perjuangkan terus ikhtiar untuk memajukan kehidupan rakyat. Angkat derajat rakyat miskin dan buatlah kami bangga dengan Indonesia Hebat. Berantas terus korupsi, tidak peduli itu keluarga mantan presiden ataupun ketua DPR. Perkuat KPK dan perkuat NKRI, maka rakyat ada dibelakang Jokowi-JK," jelas Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.

Dalam kunjungannya ke Boyolali, Jawa Tengah hari Sabtu (4/10), Jokowi tegas menolak memberikan jatah menteri untuk partai-partai pengusung Prabowo-Hatta. Sebelumnya, Koalisi Merah Putih "menyikat" habis posisi pimpinan DPR hingga pimpinan komisi di DPR bagi jatah kader-kader Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. [ysa]