Selain sebagai bentuk politik pencitraan, SBY menempatkan sulitnya bertemu dengan Megawati sebagai cara untuk menutupi berbagai manuver politiknya.
Demikian disampaikan Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Contoh terakhir dari hal ini, sebut Hasto, adalah drama kesedihan SBY terkait dengan sikap partainya yang walkout atas pembahasan RUU Pilkada, dan oleh desakan masyarakat sipil pro-demokrasi dan sosial media yang sangat kuat, membuat SBY merubah strategi dengan mengeluarkan Perppu.
"Suatu tindakan penutup malu, karena sebagai Ketua Umum sekaligus sebagai ketua dewan Pembina, ketua majelis tinggi, dan ketua dewan kehormatan PD, sangat mustahil SBY tidak mengetahui aksi walkout fraksinya. Hukum negara jangan dipermainkan untuk politik dua kaki," tegas Hasto, Jumat malam (3/10).
Hasto mengingatkan, publik akhirnya juga sadar bahwa Perppu tersebut hanyalah pemoles karena kerasnya kritik publik. Terbukti Demokrat ikut memainkan peran strategisnya sehingga mampu menempatkan salah satu keluarga besar SBY sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dengan demikian kini sangatlah jelas, bahwa sikap
walkout Demokrat tersebut sebagai kartu masuk untuk bergabung dalam Koalisi Merah Putih.
"Dengan berbagai jabatan rangkap di PD, sangatlah disayangkan bahwa akhirnya PD menjadi penentu atas hilangnya hak rakyat yang berdaulat di dalam menentukan pemimpinnya melalui Pilkada," sesal Hasto.
Karena itulah, menurut Hasto, Perppu yang dikeluarkan SBY hanyalah suatu bentuk strategi lempar bola kepada pemerintahan Jokowi-JK. Rakyat mencatat dengan baik dan tahu apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk mengebiri hak kedaulatan rakyat.
[wid]
