SBY Masih Setengah Hati Keluarkan Perppu Bila...

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota seta Perppu Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diteken Presiden SBY seakan ingin mengkoreksi langkah Fraksi Demokrat yang memilih walk out dalam sidang paripurna DPR terkait RUU Pilkada.

Hanya saja, kata pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, sikap SBY itu hendaknya sejalan dan seirama dengan sikap Fraksi Demokrat, karena dikhawatirkan jika Perppu itu nantinya masuk dalam rapat paripurna DPR dan dipilih jalan voting, suara yang dimiliki PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura tetap akan kalah dengan suara yang dipunyai Koalisi Merah Putih.

Ari Junaedi sendiri masih belum yakin apakah sikap SBY terbaru soal pengeluaran Perppu tersebut nantinya akan didukung pula oleh Fraksi Demokrat di DPR. Hitung-hitungan di atas kertas, jumlah suara pendukung pilkada langsung masih kalah jauh dengan jumlah suara pengusul pilkada lewat DPRD yang dimotori Koalisi Merah Putih.

"Andai nanti Perppu masuk dalam pilihan voting untuk disetujui atau tidak, sikap Fraksi Demokrat akan menjadi penentu. Apakah Fraksi Demokrat tetap menyuarakan lidah SBY ataukah malah menyuarakan ludah Koalisi pengusung Prabowo-Hatta," ungkap Ari Junaedi kepada beberapa saat lalu (Jumat, 3/10).

Bagi pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, masyarakat kadung kecewa dengan sikap SBY yang plin-plan dan tidak konsisten. Posisi jabatan wakil ketua DPR yang dijabat kerabat SBY ini juga potensial menjadi pemadam sikap gigih Fraksi Demokrat memperjuangkan pilkada langsung.

Belum lagi, lanjutnya, jika iming-iming posisi ketua MPR juga diberikan kepada Demokrat, maka bisa saja Perppu yang dikeluarkan SBY bernasib sama dengan pernyataan SBY di kanal youtube soal dukungannya terhadap pilkada langsung.

"Buktikan, SBY masih punya taji di kader-kadernya di DPR. Apakah para kader Demokrat masih taat dengan instruksi ketua umumnya atau malah ikut dalam sinetron politik yang kembali membuat luka rakyat Indonesia," demikian Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini. [ysa]