Berita

gedung kpk/net

Politik

KPK, Berhentilah Jadi Komentator Politik!

JUMAT, 03 OKTOBER 2014 | 06:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak elok ikut campur terhadap proses politik.

Dilansir dari laman, pkspiyungan.org, KPK disebut semakin menjadi, merasa dirinya yang paling benar, kebenaran adalah miliknya. KPK berhak ikut campur dalam segala urusan.

KPK itu bukan komentator politik, dan tidak perlu mulutnya rombeng ngomongin politik. KPK cukup ngomongin korupsi aja, kalau ada pejabat yang terbukti bersalah tangkap aja, nggak perlu banyak bicara. Setya Novanto beberapa kali dipanggil KPK dan tak terbukti, ini menunjukkan yang bermasalah KPK, panggil pejabat tapi nggak jelas kasusnya dan tidak ada bukti yang kuat untuk menangkap.


"Apakah KPK pernah mengungkap kekecewaan atas kasus korupsi TransJakarta yang hanya ditangani Kejaksaan Agung dan tak pernah menyentuh Jokowi? Bagaimana pula kasus BLBI yang menyeret Megawati namun sampai detik ini tidak jelas?" tulis laman itu.

KPK, berhentilah jadi komentator politik. Rakyat telah menggajimu dengan gaji selangit untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tegakkan keadilan hukum. Jangan jadikan hukum sebagai mainan dan jualan politik!

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan terpilihnya Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI membuat lembaganya kecewa. Ia menginginkan posisi tersebut diisi oleh orang yang bersih dan tidak terkait kasus hukum. Nama Setya Novanto memang pernah disebut terkait dengan beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK. Seperti, kasus dugaan korupsi PON Riau, dan kasus dugaan korupsi proyek elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya