Berita

net

Politik

Mega dan SBY Tidak Kunjung Rujuk, Stabilitas Pemerintahan Jokowi Terganggu

KAMIS, 02 OKTOBER 2014 | 21:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono adalah juru kunci stabilitas politik di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Karena itu, mereka harus jadi negarawan dan berkomunikasi dengan baik," kata pengamat politik dari Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama), Dr. Andriansyah, saat diwawancara RMOL, Kamis sore (2/10.

Dia menilai SBY dan Mega mewakili dua kekuatan besar dalam perpolitikan nasional. Kalau salah satu dari mereka mempertahankan egonya maka pemerintahan mendatang akan terus terganggu.


"Sudah tiga kali saya lihat SBY buka peluang komunikasi dengan Mega. Tapi kok sepertinya masih ada keengganan Mega untuk menyambut," terangnya.

Selama komunikasi dan hubungan Mega dengan SBY tidak membaik, maka komunikasi politik di antara anak buah mereka di parlemen juga buruk.

"Kasihan, menghambat proses komunikasi politik teman-teman di parlemen. Fraksi-fraksi adalah kepanjangan tangan partai. Tapi pemimpin mereka begitu caranya," ujar Andri.

Meski begitu, Andri tidak mau menyebut Mega sebagai politisi yang minus akan sikap kenegarawanan. Yang ia lihat, Mega masih diselimuti rasa sakit hati yang dalam akibat pertikaian politik mereka di masa lalu.

"Ibu Mega ini bukan tidak negarawan, tapi cenderung tak bisa lepas dari konflik personal masa lalu, yang menurut saya tidak happy ending," ujarnya.

Ia menilai tidak ada dasar kuat yang membuat hubungan SBY dan Mega tidak bisa membaik. Mereka sama-sama saling membutuhkan demi langgengnya kepentingan politik masing-masing. Lagipula, dari semua mantan kepala dan wakil kepala negara, hanya Mega dan SBY yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik.

"Cuma mereka berdua yang tidak harmonis. Sebagai dua tokoh yang cukup berpengaruh sebaiknya mereka bersatu demi bangsa dan negara," tandas Andri.[ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya