Petani Tanaman Pangan Tetap Tak Sejahtera Meski Nilai Tukar Naik

. Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan kembali naik dari 97,78 menjadi 98,13 pad awal Oktober ini. Namun demikian, sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS)  itu, kenaikan ini tidak disertai dengan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kenaikan NTP pangan ini tidak berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan petani. Ia menilai, terjadi inflasi atau kenaikan pengeluaran baik untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi akibat kelangkaan pupuk hingga biaya pompa air berikut dan kelangkaan BBM.

Sementara terkait dengan faktor kebutuhan rumah tangga, presentase pengeluaran untuk belanja bahan makanan dan makanan jadi masih mendominasi inflasi pedesaan, di samping untuk kebutuhan perumahan. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat kesejahteraan petani tidak beranjak naik. Ketika petani sebagai produsen dan sekaligus konsumen, maka hasil penjualan tanaman pangan mereka sendiri akan tergerus dengan pembelian pangan yang rentan juga mengalami kenaikan.

"Realitas ini adalah tantangan untuk pemerintahan Jokowi-JK yang harus kita selesaikan bersama," kata Henry dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 2/10).

Sementara itu, katanya,NTP Hortikultura juga naikdari 102,62 ke 103,22. Terkhusus untuk tanaman cabe Ini merupakan kenaikan kedua (bulan Agustus), setelah sebelumnya pada bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri, NTP justru menurun. Namun laju kenaikan NTP ini terhambat oleh inflasi pedesaan dengan kenaikan kenaikan rumah tangga dan biaya produksi hampir mencapai 0,7. Biaya produksi tersebut salah satunya adalah pembelian pupuk yang harganya meningkat karena kelangkaan saat musim tanam.

"Ke depannya, kapasitas dan keterampilan petani dalam memproduksi pupuk organik harus ditingkatkan, begitu juga sarana-sarananya, karena pupuk organik terbukti mampu meningkatkan hasil produksi, ramah lingkungan, dan tidak merusak tanah. Pemerintah juga harus memperbanyak pupuk organik di tengah masyarakat, dan pengelolaannya yang berupa Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) diatur oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) atau koperasi-koperasi petani," demikian Henry. [ysa]