Pemerintah Khawatir Asing Kuasai Operator Listrik Indonesia Saat MEA

Pemerintah mengaku angkat tangan untuk mem­bangun infrastruktur listrik dalam negeri karena minimnya anggaran. Krisis listrik pun masih menghantui.

“Per tahun kita perlu bangkitkan 10 ribu megawatt (MW). Kita per­lu dana tidak sedikit, dari ma­na dananya kalau tidak dari swas­ta,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wa­men ESDM) Susilo Siswou­tomo saat membuka Pameran Kelis­trikan di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah pada 2025 menargetkan memproduksi listrik sebesar 125 ribu MW. Jika dibanding saat ini, target tersebut masih sangat jauh. Saat ini, pro­duksi listrik yang dimiliki In­donesia hanya 50 ribu MW.

Susilo mengaku, salah satu ken­dala pengembangan infra­struk­tur listrik adalah minimnya keuangan PT PLN. Dalam satu ta­hun anggaran investasi PLN ha­nya Rp 50 triliun, sedangkan un­tuk membiayai target 10 ribu MW per tahun membutuhkan investasi Rp 200 triliun.

Dia mengatakan, pem­ba­ngunan pembangkit listrik wajib dilaku­kan mulai saat ini. Jika ti­dak, tar­get ter­sebut hanya jadi ren­cana dan wa­cana alias om­do (omong doang). “Kalau ti­dak disediakan dari seka­rang ya om­do dan NATO (not action talk only),” ujarnya.

Susilo menegaskan, pemba­ngunan pembangkit listrik de­ngan daya sebesar itu mau tidak mau harus dilakukan agar tidak terjadi krisis listrik.  Ia khawatir, jika target tersebut tidak terea­lisasi, rencana Indonesia menjadi negara terbesar keenam pada 2030 sulit tercapai.

“Peran swasta sangat penting. Kalau tidak, dari mana PLN. Ja­ngan sampailah rencana kita men­jadi negara keenam terkuat di 2030 tidak jadi,” ujarnya cemas.

Susilo mengungkapkan, energi listrik masih hanya terfokus di pulau-pulau besar seperti Jawa, Su­matera, Kalimantan dan Sula­wesi. Sementara di pulau-pulau kecil, masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik.

Menurut Susilo, rasio elek­trifi­kasi baru 85 persen. Khusus Pa­pua, baru 40 persen yang sudah me­nikmati listrik. Ketimpangan ini bisa diatasi jika swasta ber­gerak melistriki daerah-daerah yang belum dijamah pemerintah.

Sebab itu, pemerintah akan mem­­buat regulasi untuk mem­per­mudah dan menghapuskan ham­batan in­vestasi. Namun, penye­di­aan pem­bangkit akan mengan­dal­kan bahan bakar batubara dan gas.

Pasalnya, dia khawatir opera­tor-operator kelistrikan di Indo­nesia dikuasai asing saat diber­lakukannya ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Saya terus terang tidak rela jika para operator listrik itu orang asing, listrik dikuasai asing,” tegasnya.

Dengan diberlakukannya MEA, maka para pekerja maupun perusahaan operator listrik dari bebagai negara ASEAN akan mu­dah masuk ke Indonesia. Jika tidak ada kesiapan dari operator listrik di dalam negeri, maka In­donesia akan dikuasai operator listrik negara lain.

Direktur Operasi Jawa, Bali dan Sumatera PLN Ngurah Adnyana mengatakan, dana Rp 50 triliun diharapkan dapat me­nyambung minimal 3 juta sam­bungan baru. Jadi, pada 2020 se­luruh masyarakat Indonesia su­dah bisa menikmati listrik.

“Tahun lalu kita berhasil pa­sang 4,2 juta sambungan listrik. Rata-rata tiap tahun harus ter­sambung minimal 3 juta sambu­ng­an. Selama 3 tahun terakhir elektrifikasi kita meningkat 13 persen, Desember 2013 elektrifi­kasi nasional sudah mencapai 80 persen,” beber Ngurah.

Direktur Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, perlunya program percepatan pemba­ngu­nan infrastruktur listrik na­sional. Apalagi, banyak daerah yang belum teraliri listrik.

Namun, dia mengakui, kendala untuk merealisasikan program 10 ribu MW itu adalah biaya in­ves­tasi yang sangat besar dan lahan yang cukup luas. Program itu juga harus memperhitungkan energi apa yang akan digunakan untuk meng­gerakkan pembangkit listrik.

“Kalau ini memang sudah menjadi program dari APBN ha­rus segera dicari solusinya. Ber­dasarkan data kita, pada tahun 2020 akan terjadi krisis listrik,” ucap Mamit. ***