Tetap Kritis, Misbakhun Juga Tak Mau Masuk ke Senayan Tanpa Punya Agenda

. Mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat adalah sebuah kewajiban hakiki bagi anggota DPR. Sebab hal itu merupakan wujud dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang harus menjaga amanah yang sudah diberikan oleh rakyat.

Demikian disampaikan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun. Dulu, Misbakhun adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal vokal dan kritis. Kini, Misbakhun memastikan tetap kritis.

Ia pun tak mau menjadi wakil rakyat yang masuk ke Senayan tanpa punya agenda. Salah satu aspirasi yang ingin diwujudkannya adalah mendorong amandemen UU di bidang perbankan yang  sudah sangat liberal.

Menurut Misbakhun, stabilitas ekonomi Indonesia saat ini perlu diperkuat kembali dengan perbankan yang ditopang pemilik modal lokal sehingga mampu memberikan penguatan pada pertumbuhan sektor riil yang dikedalikan oleh pengusaha nasional. Dan saat ini kepemilikan asing di sektor perbankan dibolehkan sampai 100 persen dan ini harus mulai dibatasi.

"Sstabilitas ekonomi Indonesia saat ini juga perlu diperkuat kembali dengan perbankan yang ditopang pemilik modal lokal supaya pertumbuhan sektor keuangan Indonesia tidak hanya dinikmati oleh modal asing yang sudah sangat kuat menjadi makin kuat," kata Misbakhun di sela-sela pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Rabu, 1/10).

Terakit dengan posisinya sebagai anggota Fraksi Golkar yang menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan akan berhadapan dengan kubu pendukung partai pemerintah, Misbakhun mengatakan bahwa hal yang perlu diingat adalah pentingnya mengedepankan komunikasi politik yang baik antara eksekutif dan legislatif demi memecahkan persoalan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

"Tidak boleh ada kebuntuan-kebuntuan dan keengganan komunikasi politik antar lembaga negara," demikian Misbakhun. [ysa]