. Hingga saat ini, ternyata tim Jokowi-JK belum menemukan jalan keluar terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini terbukti dari pernyataan Jokowi, Selasa kemarin (30/9), yang mengatakan bila hingga saat ini timnya masih mengkalkukasi dan mengkajinya.
Ironisnya, pernyataan Jokowi ini justru juga untuk membantah omongan Luhut Panjaitan. Di hari yang sama, sebelumnya, Luhut memastikan, pemerintahan Jokowi-JK akan menaikkan harga BBM pada November mendatang.
Entah apa dasar dari klaim Luhut, yang bahkan mengatakan keputusan menaikkan harga BBM itu sudah final. Entah apa juga yang terjadi dengan tim Jokowi-JK yang seakan menghadapi jalan buntu.
Padahal, persoalan ini sebenarnya sudah diberi jalan keluarnya oleh ekonom senior Dr. Rizal Ramli. Menurut Rizal Ramli, ada langkah sederhana tapi cerdas untuk menyelesaikan ruwetnya subsidi BBM. Caranya adalah lakukan subsidi silang. "Paksa" kalangan menengah atas membayar lebih mahal daripada rakyat kelompok bawah. Maka, bukan saja problem subsidi silang, pemerintah justru meraih keuntungan dari pos anggaran ini.
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini juga mempunyai solusi untuk mengatasi kecemasan APBN jebol bila masih ada subsidi BMM, dengan mengusulkan agar BBM yang beredar di pasar dibagi jadi dua jenis. Jenis pertama, BBM rakyat yang beroktan 80-83 (saat ini jenis premium oktannya 88). Sebagai pembanding di Amerika, oktan general gasoline 86 dan di negara bagian Colorado 83. Jenis kedua, BBM super dengan oktan 92 untuk jenis pertamax dan 94 Pertamax Plus.
Nilai oktan berhubungan dengan "ketukan" (knocking) yang mempengaruhi kinerja mesin. Semakin rendah nilai oktan mesin akan lebih sering mengalami ketukan dan sebaliknya. Perbedaan oktan yang tinggi antara BBM rakyat dan BBM super akan membuat pengendara mobil menengah atas takut menggunakan BBM rakyat. Mereka tidak ingin mesin mobilnya menggelitik karena akan mempercepat kerusakan mesin dan biaya perbaikannya lebih mahal.
Data BPH Migas tahun 2013, kelompok menengah bawah mengkonsumsi sekitar 55 persen. Dengan kuota BBM tahun 2015 yang 50 juta kilo liter, maka jatah mereka mencapai 27,5 juta kl. Sedangkan sisanya yang 45 persen atau sekitar 22,5 juta dikonsumsi kalangan menengah atas. BBM super ini dijual seharga Rp 12.500 per liter.
"Guna meringankan beban rakyat, harga BBM rakyat tidak dinaikkan atau tetap Rp 6.500 per liter. Ini menyangkut nasib sekitar 100 juta penduduk miskin yang terdiri atas para pengguna sepeda motor, nelayan, dan pengemudi angkutan umum. Pada 2013 Kementerian ESDM menyatakan harga keekonomian BBM Rp 8.400 per liter. Itu artinya pemerintah harus mensubsidi Rp 1.900 per liter. Tapi dari hasil penjualan BBM super, pemerintah untung Rp 4.100 per liter," papar Rizal.
Gagasan dan solusi dari Rizal Ramli ini sudah disampaikan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua MPR, Sidarto Danubsubroto, pada pertengahan bulan lalu. Sidarto pun berjanji akan menyampaikan hal itu kepada lingkaran Jokowi-JK. Sidarto juga berterima kasih atas konstribusi kajian ini dan akan ditindaklanjuti ke pemerintahan baru mendatang.
Dengan catatan ini, pantas sementara orang bertanya, siapa sebenarnya orang di lingkaran Jokowi-JK yang membuang gagasan dan jalan keluar dari Rizal Ramli ini ke tong sampah. Sebab bila gagasan ini sudah sampai ke Jokowi-JK, diyakini timnya sudah tidak perlu repot lagi mengkajinya, dan Luhut Panjaitan juga tidak perlu terburu-buru mengklaim dan mengatasmanakan Jokowi.
Di luar konteks harga BBM-nya, pengamat politik dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf bahkan menilai pernyataan Luhut ini bisa memicu perspesi publik bahwa tim Jokowi tidak solid. Karena itu Jokowi harus berani melarang timnya, seperti juga Luhut, untuk tak menyampaikan pernyataan soal kebijakan kepada publik.
[ysa]
